P H S N I

Men. PAN tentang Tenaga Honorer

2010-06-02T12:34:00.006+07:00

(31/05)—Kebijakan pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 26 Mei 2010 tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan pada Rapat Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan Menneg PAN dan Reformasi Birokrasi (RB), Menteri Pendidikan Nasional, dan BKN serta menteri terkait lainnya tanggal 26 April 2010 yang lalu.

Berikut ini adalah data dan kebijakan Menneg PAN tentang pengangkatan tenaga honorer yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, hari Kamis 26 Mei 2010 yang terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:

I. Bahwa saat ini data yang diusulkan ke BKN bagi tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 43 Tahun 2007, namun tercecer, terselib, dan tertinggal :

Kategori :
Diangkat oleh pejabat yang berwenang; Bekerja di Instansi pemerintah; Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD; Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus; Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Jumlah : 197.678 (Data BKN per 14 April 2010)

Solusi :

Dilakukan verfikasi dan validasi data (direnca-nakan selama 8 bulan, dimulai setelah APBN-P dicairkan). Asumsi pelaksanaan pelaksa-naan verifikasi dan validasi dimulai bulan Agustus 2010–Maret 2011.

Pertimbangan: “Berdasarkan pengalaman pendataan tahun 2005 dengan waktu 8 bulan masih banyak yang tercecer”.

Hasil Verfikasi dan validasi diumumkan ke publik selama 2 (dua) minggu bersamaan dengan proses pendataan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara transparan.
Kepala BKN selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi data tenaga honorer melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Men. PAN & RB untuk ditetapkan formasinya setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai.
Selanjutnya proses pemberkasan atau penetapan NIP dilakukan oleh Kepala BKN bagi tenaga honorer yang lolos dari verifikasi dan validasi.

II. Tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007, TIDAK bekerja di instansi pemerintah. (Sebagai contoh: Guru Bantu di DKI Jakarta yang diangkat oleh Mendiknas ditempatkan di sekolah swasta, namun belum dapat diangkat mengingat kebutuhan guru pada sekolah negeri di DKI Jakarta sudah terpenuhi).

Kategori : Diangkat oleh pejabat yang berwenang (guru bantu oleh Mendiknas); Bekerja tidak di Instansi pemerintah (sekolah swasta); Penghasilannya dibiayai dari APBN; Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus; Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Jumlah : 5.966 orang

Solusi :
Dilakukan verfikasi dan validasi data.
Dari 6.743 guru bantu DKI Jakarta yang telah diberikan formasi, dan akan diproses sejumlah 777 guru bantu yang kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri di Prov. DKI Jakarta.
Sisa guru bantu di DKI Jakarta sejumlah 5.966 mengajar di sekolah swasta yang belum ada kebutuhan/lowongan formasi di sekolah negeri telah diupayakan:
Ditawarkan ke pemerintah daerah BODETABEK, tetapi Pemda masing-masing juga harus mengangkat tenaga honorer guru pada sekolah negeri yang ada di daerahnya.
Ditawarkan ke Pemda di luar Jawa, namun guru bantu yang bersangkutan tidak bersedia.
Ditawarkan kepada Kementerian Diknas agar menampung dalam formasi yang dibutuhkan pada UPT di Kementerian Diknas. Seperti di LPM seluruh Indonesia (belum ada realisasinya).
Ditawarkan kepada Kementerian Agama untuk menampung guru bantu DKI Jakarta, apabila kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah di lingkungan Kementerian Agama (belum terealisasi).
Men. PAN, Mendiknas dan BKN akan berkoordinasi secara terus-menerus untuk mencari solusi.

Keterangan :
(1) Menurut UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian bahwa:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

(2) Bahwa sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Pasal 24 ayat (1)
“Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah”.

Pasal 24 ayat (4)
“ Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselengga-rakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan”.

III. Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Yang TIDAK berwenang (Pejabat Pemerintah), dibiayai BUKAN oleh APBN/APBD, tetapi bekerja di instansi pemerintah.

Kategori :
Diangkat oleh pejabat yang berwenang (pejabat emerintah, seperti Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas); Bekerja di instansi pemerintah; Penghasilannya dibiayai BUKAN dari APBN/APBD.
Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus; Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Solusi :
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan pendataan tentang jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan tempat/unit kerja tenaga honorer.
(2) PPK menysmpsiksn usulan formasi berdasarkan hasil pendataan tenaga honorer kepada Men. PAN dan BKN.
(3) Men. PAN menetapkan formasi nasional dan paling banyak 30% pada masing-masing instansi bagi tenaga honorer setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan tentang ketersediaan anggaran belanja pegawai.
(4) Setelah mendapat formasi, PPK atau Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan seleksi administrasi dan ujian tertulis. Tenaga Honorer yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti ujian tertulis. Penyelenggaraan ujian tertulis tenaga honorer dimaksud yang berada di daerah dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.
(5) Ujian tertulis hanya dilakukan satu kali dan diikuti oleh sesama tenega honorer yang bersangkutan untuk mengisi lowongan formasi yang ditetapkanm oleh Men.PAN.
Bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus tes tertulis selanjutnya diajukan pemberkasan ke BKN untuk penetapan NIP.
(6) Bagi tenaga honorer (bukan tenaga honorer baru) yang tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis:
(7) Apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi pemerintah, diproses statusnya menjadi tenaga PTT.
(8) Apabila tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah, diberhentikan dan diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara/daerah.

--==--

Men. PAN dan RB mohon dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI atas keputusan terhadap ketiga kategori di atas, mengingat dalam waktu dekat Kepala BKN selaku Ketua Tim Verifikasi dan Validasi data tenaga honorer akan melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer terutama kategori 1 (satu) dan 2 (dua).

Men.PAN & RB berpendapat bahwa pengangkatan tenaga honorer ini harus segera diakhiri karena tidak sesuai dengan undang-undang yang pada intinya menyatakan, bahwa pengangkatan pegawai dilakukan secara profesional sesuai dengan kompetensi, adil, transparan dan tidak diskriminatif. Selain dari pada itu hal ini juga tidak sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang disusun Grand Disign dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, oleh karena itu apabila Anggota Dewan sependapat dengan kami, penyelesaian honorer ini paling lambat tahun 2011.

Demikian beberapa catatan mengenai tenaga honorer dari Hasil RDP Komisi II DPR RI dengan Men. PAN. & RB, 26 Mei 2010. Semoga bermanfaat. (Kamillus Elu, SH).

Sumber : Fraksi Golkar DPPR RI

.::admin::.

Hasil Rapat Gabungan Panja 26 April 2010

2010-05-22T11:36:00.006+07:00

.:: end ::.

RPP Honorer 2010

2010-04-26T16:18:00.004+07:00

Bagi rekan-rekan yang belum mempunyai RPP Honorer 2010.
Silahkan download link dibawah.
RPP ini sangat merugikan Honorer Non APBD/APBN, terlebih PTT.
Adapun revisi RPP yang diajukan, adalah sebagaimana posting sebelumnya. (Jika diterima, maka selamatlah Honorer Non APBD/APBN, namun jika tidak diterima.... Semoga rizki kita melimpah tidak hanya dari tugas berat kita sebagai Honorer)

RPP adalah pengatur, yang diatur ada dalam daftar Matrik Tenaga Honorer dan Penyelesaiannya.

Download RPP 2010.
Download Matrik Data Honorer dan Penyelesaiannya per 10 Februari 2010.

Semoga Bermanfaat.

.:: admin ::.

Draft Usulan Revisi RPP 2010

2010-03-13T10:27:00.023+07:00

Mohon Maaf ditampilkan dalam bentuk file JPG.

.:: admin ::.

Provokasi / Informasi Yang Menyesatkan!!!!

2010-03-11T09:12:00.007+07:00

Bagi kawan-kawan yang mengalaminya, kami mohon berfikirlah lebih tenang. Mohon dicerna kalimat-kalimat yang kami sampaikan. Bagi rekan-rekan yang membaca tulisan ini, sampaikan kepada kawan-kawan honorer yang tidak bisa mengakses web. Kami berharap kawan-kawan yang sudah terprovokasi terbuka hatinya agar nanti tidak menyesal dan bersumpah serapah diujung waktu nanti.

Provokasi yang baru berkembang adalah 2 hal (terutama di pulau Jawa) :

1. Tahun 2010 ini Honorer diangkat menjadi CPNS semua tanpa tes.

2. Database Honorer dari BKN sudah turun. Silahkan dicek di BKD Kabupaten masing-masing.

Hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan provokasi tersebut, dan kami ingin meluruskan berita tersebut :

1. Bertentangan dengan PANJA Gabungan dan MENPAN.

Panja dan Menpan masih mengutamakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBD/APBN. Sedangkan Jumlah Honorer Non APBD/APBN lebih besar daripada Honorer APBD/APBN. Salah satu bahan rapat dari Panja menyatakan tahun 2010 untuk tenaga honorer APBD/APBN sedangkan tahun 2011 untuk tenaga honorer non APBD/APBN dan hanya diberikan batasan quota tertentu. Begitu juga dengan MENPAN, masih mengutamakan tenaga honorer sesuai PP 48 dan 43.

Penyelesaian untuk honorer Non APBD/APBN masih di posisi

2. Bagaimana bisa mengatakan "silahkan buka data honorer di web BKN"????

Padahal web BKN overload, informasi yang ditampilkan di web BKN adalah informasi PP Honorer tahun 2005. Data honorer pun tidak bisa dibuka.

Ada yang mengatakan "saya sudah baca database, saya ada. dan PP honorer akan turun sekitar bulan April".

Teringat pada awal tahun 2009, Menpan atau pihak BKN meminta untuk cek database B di BKD masing-masing, sehingga di kab. Sleman mengadakan pendataan ulang versi Forum dan dikirimkan ke BKD dan BKN sebagai data kontrol.

JANGAN-JANGAN...

data yang dilihat itu adalah database B di BKD tahun 2008!!!

Kenapa begitu teganya menyampaikan kalau data tersebut adalah database honorer 2010???

Panja dan Menpan dalam surat dinas tentang RPP menuliskan bahwa sambil menunggu proses RPP tersebut ditetapkan Pemerintah akan : (1) verifikasi data honorer APBD/APBN, (2) Inventarisasi jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit lokasi kerja bagi honorer Non APBD/APBN.

Bukankan ini bertolak belakang???

Kenapa Database tiba-tiba diterbitkan (KALAU MEMANG DITERBITKAN!!) padahal Menpan belum melaksanakan inventarisasi?

Lagipula RPP belum final dibahas pada Rapat Paripurna DPR RI Komisi II, VIII dan X karena Dewan Reses selama 1 bulan terhitung mulai 5 Maret 2010.

RPP yang dibahas menjadi PP, kemudian ditetapkan dan pelaksanaannya pun tidak mungkin seketika.

Teringat pula di Kabupaten Jepara sekitar bulan Juli-Agustus 2009. Informasi yang didapat dari Honorer Kabupaten Jepara, "PP sudah ditanda tangani dan butuh konsolidasi dengan Menpan untuk menyampaikan PP tersebut ke daerah. Kenapa tidak disosialisasikan secara nasional karena nanti akan ada daerah yang iri dengan adanya PP tersebut"

Adakah yang ingin tertawa dengan informasi tersebut?

Kalau ingin tertawa, berarti logika kita berjalan dengan baik.

Kenapa??

(1) Pada bulan itu, RPP diklain Menpan baru 75% final, itu pun bisa di kroscek langsung ke Menpan melalui humas. (2) PP ditandatangani Presiden, kenapa peruntukannya hanya untuk daerah tertentu?? sedangkan masalah yang ada skalanya nasional.

Demikian yang bisa kami sampaikan.

Semoga memberikan pencerahan bagi kawan-kawan.

Kami berharap, jangan mudah diprovokasi.

Karena PERJUANGAN MASIH PANJANG.

MASIH HARUS MEMPERJUANGKAN AGAR HONORER NON APBD/APBN bisa diangkat tanpa tes dan tidak ada batasan quota serta diselesaikan sampai tahun 2014.

Salam Perjuangan!!!

.:: admin ::.

Perjuangan Di Pusat dan Di Daerah

2010-02-13T09:34:00.004+07:00

JANGAN PERNAH BERHENTI BERJUANG!!!
BERJUANG UNTUK KESEJAHTERAAN DAN STATUS KITA !!

Perjuangan di Pusat :

Mengawal kerja Panja agar segera menyelesaikan RPP Honorer dan mendesak untuk segera di sah kan.
Mengawal kerja Panja agar Honorer Sekolah Negeri (GTT/PTT) bisa terakomodir semua dalam database dan agar lebih mudah lagi jalannya menuju kesejahteraan dan pengakuan Status.

Bagi kawan-kawan Honorer Sekolah Negeri, tetaplah selalu memantau hasil kerja Panja.

Perjuangan di Daerah :

Berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan SK Bupati / Walikota, terutama bagi Honorer Sekolah Negeri yang belum mendapatkan SK Bupati/Walikota di daerah masing-masing. Dengan SK Bupati/Walikota, GTT Sekolah Negeri sudah bisa mengikuti Sertifikasi Guru. Bagi rekan-rekan yang belum download buku 1 Sertifikasi 2010, silahkan buka posting tentang sertifikasi bagi GTT Sekolah Negeri di web ini. Dengan SK itu pula status kita akan diakui dan tidak mungkin digusur oleh Penempatan PNS.
Bagi Pengurus Tingkat Kabupaten HARUS BEKERJA EKSTRA KERAS untuk mendata kembali Honorer Sekolah Negeri (GTT / PTT) agar bisa memberikan masukan kepada BKN tentang data riil Honorer Sekolah Negeri. INGAT!!! Kita harus bisa mengontrol database yang akan diatur PP baru nanti, JANGAN SAMPAI TERJADI PENGGELEMBUNGAN DATA YANG BISA MERUGIKAN KITA.

Bagi rekan-rekan pengurus daerah, berikut contoh blanko pendataan Honorer Sekolah Negeri. File dalam format MS Excel, pada file sudah kami buat rumus mencari Umur dan Masa kerja (hitungan tahun dan bulan). Download blangko.
Namun rumus itu hanya bisa berlaku di Excel 2007. Silahkan sesuaikan data daerah dan yang lainnya.

Bagi Daerah dimana masih ada Honorer yang terlalu dibatasi oleh instansinya dalam urusan Honorer (GTT/PTT), atau bahkan pengurus kesulitan meminta data GTT/PTT di unit kerja, kita harus bisa membuat surat ijin tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD untuk melaksanakan pendataan riil GTT/PTT Sekolah Negeri.
Selanjutnya pengurus membuat surat permohonan data GTT/PTT ditujukan kepada Kepala Sekolah Negeri dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD dan dilampiri blangko pendataan.
Contoh surat permohonan ijin ke dinas, Download.
Contoh surat permohonan data GTT/PTT ke Kasek, klik Download.

Mengapa kita perlu melakukan ini????

Database yang ada di BKD/BKN adalah database yang tidak diupdate, padahal selama perjalanan perjuangan ini telah dilaksanakan 2 kali penerimaan CPNS. Sudah pasti ada honorer dalam database tersebut yang diterima menjadi CPNS atau bahkan sudah PNS.
Selama perjalanan waktu, pasti ada honorer yang masuk database tersebut yang merasa jenuh menunggu, mengikuti suami atau sebab lain yang membuatnya pindah tempat kerja di daerah lain.
Dengan alasan nomor 1 dan 2 tersebut, jangan sampai ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan posisi tersebut.
Jangan sampai terjadi Penggelembungan Database sebagaimana yang dikawatirkan dalam rakergab dan sudah pernah terjadi. Yang itu JELAS-JELAS MERUGIKAN HONORER.

LANJUTKAN PERJUANGAN.
BUKTIKAN DUKUNGANNYA!!

.:: Admin ::.

Hasil Kerja Panja 11 Februari 2010

2010-02-12T17:13:00.005+07:00

Panitia Kerja Gabungan DPR RI telah melalui waktu selama 18 hari kalender. Beberapa kali pertemuan telah diikuti dan diiring oleh perwakilan dari Honorer. Masih ada sisa waktu 2 minggu sampai dengan tanggal 25 Februari 2010.
Panja Komisi VIII pada tanggal 11 Februari 2010 menerima perwakilan honorer, namun sekitar 80% adalah perwakilan honorer swasta. Pada rapat Panja Komisi VIII ternyata tidak menghasilkan hal yang berarti bagi perubahan nasib honorer sekolah negeri.

Namun dari Panja Komisi X, didapatkan hasil yang sangat menggembirakan bagi perjuangan Honorer Sekolah Negeri. Hasil yang ingin disampaikan disini merupakan hasil dari Panja dan belum menjadi suatu ketetapan. Namun demikian sudah bisa menjadi dasar hukum bagi Honorer untuk menumbuhkan semangat perjuangan wakil honorer di Jakarta.

Ada 2 hal penting dalam kerja Panja, yaitu RPP yang akan menjadi PP jika sudah disahkan dan Database honorer yang akan diatur oleh PP.

Mengenai Rencana Peraturan Pemerintah, sekiranya Panja tidak terlalu lama menyelesaikan. Pada tanggal 15 Februari 2010 adalah prediksi selesainya RPP oleh Panja jika dilihat dari perjalanan kerja Panja. Oleh karena itu telah direncanakan pada tanggal tersebut Honorer Instansi Pemerintah bisa hadir di senayan untuk memberikan dukungan kepada agar RPP segera disahkan menjadi PP.
Mengenai Database, tercatat dalam kerja Panja ada 3 kategori Honorer. Dimana penyelesaian yang diajukan sudah diatur sendiri-sendiri. Rencana Penyelesaian inilah yang harus bisa berubah lebih baik lagi agar memudahkan kita sebagai honorer instansi pemerintah melangkah ke status yang lebih baik lagi (menjadi PNS).

Tiga (3) Kategori Honorer yang dimaksud dalam Revisi Matrik Data Tenaga Honorer adalah :

Tenaga Honorer yang sudah masuk Database. Honorer yang dimaksud dalam kategori ini adalah 6.797 Tenaga Honorer Daerah Khusus Ibukota (Jakarta) yang belum diangkat menjadi PNS. Mereka diangkat menjadi CPNS tanpa Tes.
Tenaga Honorer yang pengangkatan sesuai PP namun belum masuk database (tercecer). Honorer dalam kategori ini terbagi 3: (1) Guru Bantu, Guru Honda dan Tenaga Lapangan di Instansi Pemerintah lain yang memenuhi Sayat PP akan diangkat CPNS tanpa tes. (2) Guru Honda dan PTT yang masa kerjanya tidak diketahui akan diverifikasi untuk langkah penyelesaiannya, dan (3) Guru Bantu dan Tenaga Honorer Instansi Pemerintah lain yang tidak memenuhi syarat PP seperti usia dll, akan diberi kesejahteraan dengan PP baru.
Tenaga Honorer yang pengangkatannya tidak sesuai PP. Tenaga Honorer yang termasuk kategori ketiga adalah Guru Honda, GTT, Tenaga Kependidikan (PTT) dan Tenaga Honorer Instansi Pemerintah lain dengan pembagian : telah mengabdi 1 tahun per 1 Januari 2006 di Instansi Pemerintah dan mengisi kebutuhan; telah mengabdi 1 tahun per 1 Januari 2006 di Instansi swasta dan mengisi kebutuhan; mengabdi kurang dari 1 tahun per 1 Januari 2006 di Instansi Pemerintah dan mengisi kebutuhan; dan bertugas kurang dari 1 tahun per 1 Januari 2006 di Instansi swasta serta mengisi kebutuhan. Penyelesaiannya kategori dengan tes sesama honorer dan kesempatan mengikuti tes jalur pelamar umum.

Pada kategori penyelesaian Tenaga Honorer yang ke 3 inilah yang perlu perjuangan lebih keras lagi agar penyelesaian yang diajukan panja sebelum di sahkan dalam Rakergab bisa berubah lebih memudahkan lagi bagi Honorer Instansi Pemerintah yang telah mengabdi lama.
Harapan dari pengurus PHSNI kepada semua honorer Instansi Pemerintah adalah :

Tetap semangat dan solid dalam wadah persatuan. Berilah dukungan kepada pengurus yang mewakili Honorer ke Senayan.
Jangan pernah ketinggalan memantau hasil kerja Panja dengan sisa waktu ini melalui siaran / media lain maupun dari website ini.
Tetap berjuang di tingkat daerah untuk memperoleh pengakuan dari Pemda masing-masing agar kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi (PNS) semakin mudah dan cepat bagi kita.

Setelah membaca informasi ini, sudilah kiranya meninggalkan tanggapan pada form dibawah. Terima kasih.

TETAP SEMANGAT !!!!

.:: admin ::.

Hasil Konsolidasi dengan MENPAN 28 Januari 2010

2010-02-04T18:59:00.011+07:00

Sebagaimana yang diposting di blog PHSNI Sragen, berikut informasi dari :

Resume Hasil Audensi Di Kementrian PAN dan BR Tanggal 28 Januari 2010 sebagai berikut :

Point ( 1 )

GTT APBN/APBD yang masuk dalam PP No 48 tahun 2005 jo 43 tahun 2007 akan diseleksi administrasi lagi. (Bagi guru bantu dengan verifikasi dan validasi data karena SK bodong.

Point ( 2 )

GTT yang teranulir dan GTT non APBN/APBD akan diadakan validasi SK sesuai identitas diri masing-masing.

Point ( 3 )

Verifikasi dan validasi data yang bertanggung jawab adalah Mendiknas jika ada yang tercecer, sedangkan untuk guru agama yang bertanggung jawab adalah Menag (Menteri Agama). Dan Menpan dan BR tidak bertanggung jawab dalam hal verifikasi dan validasi data.

Point ( 4 )

Persyaratan S1 atau sedang melanjutkan S1/D4 tidak dapat diganggu gugat sesuai UU Guru dan Dosen No 14 tahun 2005.

Point ( 5 )

Pengesahan PP tentang tenaga honorer (baru) sesuai draft honorer tanggal 19 April 2009 menunggu kebijakan dari 7 menteri (Mendagri, Menpan dan BR, Mendiknas, Menag, Menkeu, Menkes dan Kepala BKN.

Point ( 6 )

Tahun 2010 akan diadakan seleksi CPNS dari formasi umum dengan persyaratan harus sesuai dengan ijasah. Bagi tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti tes sesuai dengan formasinya. Tenaga honorer non APBN/APBD yang memiliki masa kerja 1 tahun per 2005 dan mengajar 0 (nol) jam menjadi tanggung jawab Mendiknas.

Point ( 7 )

RPP tentang pengangkatan tenaga honorer dengan pendataan berdasarkan data yang ada di Dinas Pendidikan dan BKD Kabupaten/Kota.

Point ( 8 )

Jumlah PNS se-Indonesia di pusat dan daerah adalah sebanyak 4,2 juta. (920 orang adalah tenaga honorer APBN/APBD dan sebanyak 1.000.000 orang adalah tenaga honorer non APBN/APBD) baik di Dinas Pendidikan dan Depag.

Point ( 9 )

Dalam PP baru akan ada seleksi administrasi dan tertulis sesama tenaga honorer dan waktu seleksi menunggu PP baru disahkan.

Point ( 10 )

Bentuk tes sesama honorer non APBN/APBD yang akan merumuskan adalah Mendiknas.

Point ( 11 )

Tes seleksi yang dapat diikuti tenaga honorer akan dilaksanakan setelah verifikasi dan validasi bagi yang berusia 46 tahun sebelum per-Januari 2006 dan memiliki masa kerja per 31 Desember 2005 sudah 1 tahun.

Point ( 12 )

Bagi yang tidak lulus seleksi CPNS melalui tenaga honorer non APBN/APBD (tidak terakomodir) dalam PP baru akan ditampung dalam RPP PTT dengan gaji dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau UMK dan sesuai dengan UMP daerah masing-masing.

Point ( 13 )

Pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer akan dilaksanakan tahun 2011.

Poin 1 s/d 13 menunggu klarifikasi dengan Dirjen Pendidikan Nasional yang akan dijadwalkan untuk audensi dalam minggu depan dan kita memberi masukan pada Panitia Kerja (Panja) DPR-RI dari komisi II, VIII dan X DPR-RI.

(Dikirim oleh FGPTT Kabupaten Sragen)

.:: end ::.

Polling keikutsertaan Sertifikasi GTT ditutup

2010-01-31T16:10:00.002+07:00

Karena sudah ada dasar hukum bahwa GTT bisa mengikuti sertifikasi mulai pada tahun 2010 ini, maka polling tentang keikutsertaan sertifikasi bagi GTT Sekolah Negeri dinyatakan ditutup.

Dengan adanya dasar hukum ini, mari kita tingkatkan kinerja kita sebagai Guru yang profesional.

Selamat Berjuang!!!!

dan

Salam Perjuangan!

.:: end ::.

Peluang Sertifikasi Terbuka Bagi GTT Sekolah Negeri

2010-01-31T15:55:00.007+07:00

Kabar gembira bagi Guru Tidak Tetap Sekolah Negeri.

Guru Tidak Tetap Sekolah Negeri pada tahun 2010 ini bisa mengikuti sertifikasi guru. Hal ini tertuang dalam Buku SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2010. Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Edisi Revisi. Dikeluarkan oleh DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010.

Pada Bab III
Subbab A. Sasaran
Peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 ditetapkan oleh
pemerintah sejumlah 200.000 guru PNS dan bukan PNS pada satuan
pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK
dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan
pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

Demikian informasi yang bisa disampaikan.

Semoga menjadi berita yang menggembirakan.

Bagi Rekan-rekan yang ingin download ebook buku tersebut klik link berikut :

1. Download Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta (Edisi Revisi)

2. Download Form / blangko Pendaftaran Sertifikasi

3. Download buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru & Pengawas.

.:: end ::.

Masukan Untuk PANJA PP

2010-01-30T10:32:00.003+07:00

Bapak/Ibu Honorer Sekolah Negeri maupun Honorer Instansi Pemerintah silakan memberikan masukan berupa surat yang ditunjukan kepada Panja DPR RI gabungan komisi II, Komisi VIII dan Komisi X melalui situs ini atau kirim ke email ke admin group facebook.

Kami tunggu partisipasinya.

Tetap semangat dalam perjuangan!!!!

.:: end ::.

Informasi Hasil Rakergab dari Pengurus PHSNI

2010-01-30T08:49:00.006+07:00

Walaupun sudah diberitakan melaui web DPR, web media masa, namun yang akan disampaikan ini adalah rangkuman dan asli bersumber dari notulen rakergab DPR RI.

Hal ini disebabkan ada beberapa media yang memberitakan bersumber tidak jelas (tidak benar).
Sebagai contoh berikut :
"Kedaulatan rakyat halaman 1 kolom 1 judulnya guru honorer CPNS segera di angkat Gaji TNI akan naik %. Di artikel itu bait 2 ada tulisan ...Hal ini menyusul disahkannya RPP tentang pengangkatan guru honorer...nah bingungnya bait ketiga baru bilang panja nantinya akan berikan masukan untuk rpp." Pemberitaan itu yang salah. Karena hasil dari Rakergab sebagaiman berikut dibawah ini.

Berikut informasi berkenaan dengan Rapat Kerja Gabungan tanggal 25 Januari 2010 di Gedung DPR RI.

Rakergab di pimpin oleh Bapak Burhanuddin Napitupulu.
Rapat kerja gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi X DPR RI dengan MENPAN, MENAG, MENDIKNAS, MENKES, MENDAGRI, Kuasa MENKEU, Kepala BKN dan Kepala BPS pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010, telah disepakati :
Pembentukan Panitia Kerja (PANJA) Gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI dengan komposisi masing-masing sebanyak 15 (lima belas) anggota dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan, demham catatan :
a. Mengakomodir CPNS yang teranulir;
b. Pengangkatan CPNS agar mengakomodir Rapat Gabungan tanggal 7 Juli 2008 dan tanggal 3 Februari 2009;
c. Terkait dengan kesejahteraan Guru perlu melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota;
d. Perlu mengakomodasi Guru Non APBN/APBD, baik pada satuan pendidikan negeri dan swasta;
e. Memperhatikan pendekatan status dan pendekatan kesejahteraan.

Masa kerja PANJA selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2010.
Berkenaan dengan hal tersebut, jajaran DPP PHSNI akan mengawal terus kerja dari PANJA.

Untuk download salinan hasil rakergab, silahkan DOWNLOAD disini

.:: end ::.

Honorer Daerah Gunungkidul Gelar Aksi

2010-01-29T17:44:00.001+07:00

Selasa, 27 Oktober 2009 22:06:00

GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) - Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Gunungkidul mendatangi DPRD Kabupaten Sleman mengadu. Aksi ini dilakukan utnuk melaporkan dugaan kesalahan pendataan guru tidak tetap (GTT) penerima tunjangan fungsional dan insentif.

"Pendataan tenaga honorer penerima tunjangan tidak transparan, sehingga banyak pegawai honorer yang tidak memenuhi syarat namun mendapat tunjangan fungsional dan insentif. Bahkan, GTT yang belum memenuhi syarat sudah mendapat tunjangan sedangkan sejumlah GTT yang lebih dari tiga tahun mengabdi justru tidak mendapat tunjangan," kata Ketua FTHSNI Gunungkidul Eko Sulistyadi di depan sejumlah anggota DPRD Gunungkidul.

Ia menilai pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul tidak transparan, sehingga banyak nama tenaga honorer yang berhak menerima tunjangan, namun hingga saat ini tidak pernah mendapat tunjangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY.

"Nilai tunjangan yang seharusnya diberikan kepada GTT terbagi menjadi dua yakni tunjangan insentif dan fungsional, besar tunjangan insentif adalah Rp100.000 per bulan sedangkan tunjangan fungsional Rp200.000 per bulan," katanya.

Menurut dia, banyak GTT di Gunungkidul yang belum menerima tunjangan tersebut, sejumlah pertanyaan dari forum guru honorer ke Disdikpora Gunungkidul juga tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

"Pembuatan data pegawai honorer yang tidak akurat membuat sejumlah pegawai honorer yang seharusnya berhak mendapatkan tunjangan, hingga saat ini tidak mendapat dana tersebut," katanya.

Ia menjelaskan dasar ketentuan penerima tunjangan fungsional dan insentif adalah guru honorer yang memiliki surat keputusan (SK) tugas dan pengangkatan pada 2005 dan 2006 atau tahun sebelumnya. Namun, kenyataannya masih banyak GTT dan pegawai honorer yang tidak mendapat tunjangan.

"Berdasarkan klarifikasi yang sudah dilakukan FTHSNI ke Disdikpora Gunungkidul, penyerahan tunjangan baru dilakukan dua tahap, yakni tahap pertama sebanyak 401 honorer, sedangkan tahap kedua sekitar 600 guru honorer," katanya.

Pada tahap pertama, penyerahan bantuan diduga sudah diwarnai kecurangan, kata dia, apalagi pada tahap kedua. "Kami berharap pendataan lebih transparan. Kami prihatin dengan pendataan yang semrawut, seorang guru PNS masih mendapat tunjangan insentif, padahal ada GTT di sekolah yang sama tidak pernah menerima tunjangan tersebut. Hal itu merupakan kebijakan yang tidak masuk akal," katanya.

Wakil Komisi D DPRD Gunungkidul Warta mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi masalah tersebut kepada Disdikpora Gunungkidul, karena sesuai dengan laporan FTHSNI kebijakan yang dilakukan Disidikpora dinilai menyalahi aturan.

"Kami akan memanggil pejabat berwenang di Disdikpora Gunungkidul pada Kamis (29/10) untuk meminta keterangan dan klarifikasi mengenai permasalahan ini," katanya.

Menurut Warta, seluruh aspirasi GTT akan diakomodasi dan diperjuangkan sehingga seluruh GTT mendapat hak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. (Okz/git)

Sumber : Kr Jogja

.:: end ::.

Honorer PNS dan Guru (SRAGEN) Tagih SK Status

2010-01-29T09:39:00.002+07:00

Senin, 25 Januari 2010 18:21:00

SRAGEN (KRjogja.com) - Ribuan tenaga honorer daerah dari kalangan Guru dan Pegawai Tidak Tetap (G/PTTT) di Kabupaten Sragen menagih janji Pemkab yang akan membuatkan Surat Keteragan (SK) untuk memperkuat status mereka sebagai honorer daerah. Pasalnya, hingga kini SK yang dijanjikan akan segera diterbitkan sekitar bulan November 2009 lalu itu belum juga terealisasi.

"Kami hanya "ngugemi" apa yang pernah disampaikan Pemkab dan Ketua DPRD kalau GTT/PTT akan dibuatkan SK status. Dulu janjinya akan segera dibuat sepekan sejak kami demo tapi sampai sekarang belum ada kabarnya lagi," ujar Ketua FGPTT Sragen, Eko Warsono kepada wartawan Senin (25/1).

Sekedar mengingatkan, sekitar awal November 2009 lalu, Pemkab menggelar audiensi dengan perwakilan FGPTT dengan difasilitasi oleh unsur Pimpinan DPRD di ruangan DPRD setempat. Dalam forum itu, untuk kesekian kalinya FGPTT mendesak agar dibuatkan SK dari Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) yang menyatakan bahwa GPTT adalah tenaga honorer daerah yang dibiayai oleh dana APBD kabupaten. Permintaan ini disanggupi oleh eksekutif dan akan direalisasikan sepekan kemudian.

Namun, hingga memasuki tahun 2010 janji tersebut ternyata tak kunjung diwujudkan.
Eko mengungkapkan keberadaan SK tersebut sangat berarti bagi kelangsungan nasib GPTT ke depan terutama terkait peluang untuk diangkat menjadi CPNS. Tanpa SK honorer nasib GPTT akan terkatung-katung dan kemungkinan besar sulit untuk diangkat CPNS. Sebab, sesuai PP 48/2005, honorer yang bisa diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang dibiayai dari dana APBN/APBD.

"Kalau ada SK itu maka status kami sebagai honorer daerah akan lebih "legitimited". Sehingga sewaktu-waktu ada revisi PP atau ada penangkatan CPNS dari jalur honorer kami bisa terakomodir," jelasnya.

Sementara, sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, Aris Surawan meminta agar Pemkab dan Ketua DPRD segera merealisasikan janji yang pernah dilontarkan untuk GPTT tersebut. Sebab apa yang dituntut oleh GPTT tersebut sudah menjadi bentuk komitmen yang sudah semestinya harus direalisasikan.

"Perlu diketahui, para honorer itu juga abdi negara yang rela mengabdi meski honornya tidak seberapa. Jadi jangan sampai keikhlasan mereka dalam mengabdi luntur gara-gara janji diingkari," ujarnya.

Terpisah, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mewakili Kepala Dinas Pendidikan Gatot Supadi, Joko Saryono mengatakan pembuatan SK untuk status honorer tersebut masih dalam proses. Namun ia tidak menyebutkan kepastian waktu kapan SK tersebut akan diberikan. “Yang jelas masih dalam proses," ujarnya singkat. (Sam)

Sumber : KRYogya

.:: end ::.

Guru Honor (MEDAN) Tuntut Jadi PNS

2010-01-29T09:31:00.003+07:00

09:55 | Tuesday, 26 January 2010
MEDAN-Puluhan guru honor yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FTHSNI) Sumut, mengadu ke Komisi E DPRD Sumut, Senin (25/1). Delegasi sebanyak 30-an orang itu menuntut kepada DPRD Sumut, khususnya Komisi E, agar memperjuangkan nasib mereka menjadi PNS.

Hal tersebut disampaikan Eko Iman Surianto, kordinator delegasi kepada Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar didampingi anggota DPRD lain Muslim Simbolon. “Kedatangan kami kemari untuk meminta DPRD Sumut mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan para guru honor di Sumut menjadi PNS,” ujarnya.

Dia menjelaskan, masa bakti para guru honor yang menuntut dangkat jadi PNS umumnya sudah 10 tahun lebih, sehingga sudah pantas pemerintah menetapkan mereka sebagai PNS.

Menanggapi tuntutan guru honor itu, Brilian Moktar mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. “Para guru harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, tidak terkecuali para guru honor,” katanya.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Sumut akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh anggota komisi untuk membahas persoalan tersebut.

Sementara itu, Muslim Simbolon menambahkan, Komisi E akan terus konsern menyelesaikan masalah tersebut menyangkut kesejahteraan guru. “Pada 9 Februari mendatang, Komisi E akan mengunjungi Komisi X DPR RI untuk membahas persoalan ini,” ujarnya kepada wartawan koran ini.
Ketua delegasi FTHSNI Eko Iman Surianto menyambut baik pernyataan kedua anggota Komisi E DPRD Sumut tersebut. Ia berharapkan hal itu cepat diperjuangkan agar dilema yang selama ini dihadapi para guru honor dapat segera terselesaikan. “Mudah-mudahan anggota Komisi E DPRD Sumut serius menangani persoalan ini, bukan hanya janji-janji. Kami menuntut persoalan ini sudah sejak beberapa tahun lalu,” ujarnya.
(mag-13)

Sumber : HariansumutPos

.:: end ::.

Hati-hati Penipuan

2010-01-29T08:00:00.006+07:00

Rekan-rekan yang terhormat, Sampaikan kejadian ini kepada Kepala Sekolah Kita masing-masing. Kita selamatkan "keluarga" kita.

Karena sudah terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun belum ada korban.

kATUT NAMA KEPALA BKD (#cATUT)

28/01/2010 16:47:39 BANTUL (KR) - Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul Drs Maman Permana dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu. Menurut Maman, modus yang digunakan adalah meminta uang kepada sejumlah kepala sekolah sebesar Rp 8,5 juta dengan dalih digunakan untuk memuluskan langkah guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes.
Maman mengungkapkan, sejauh ini sudah ada 10 kepala sekolah tingkat SD yang telah dihubungi. ”Di antaranya SD Sono, SD Sendangsari, Potorono, Sumberagung, Sumapan, Kaliberot, Gunungmulyo, Kaligedong, Wonokromo, dan Pundong,” ujar Maman kepada KR, di ruang kerjanya, Rabu (27/1).
Oknum tersebut menghubungi kepala sekolah menggunakan HP. ”Uang diminta untuk segera ditransfer ke BRI Glodok Jakarta,” ungkap Maman. Lebih lanjut, jika uang yang diminta tidak ditransfer hingga batas waktu yang ditentukan, maka kesempatan untuk menjadi PNS gugur.
”Aksi penipuan ini baru berlangsung mulai awal minggu ini,” tandas Maman. Dari laporan sementara, belum ada korban yang terbujuk dengan tawaran tersebut. Dia berharap agar semua pihak waspada karena hingga saat ini belum ada kuota pengangkatan PNS dari guru honorer.
Disinggung soal keterlibatan orang dalam terkait dengan aksi penipuan ini karena oknum tersebut mengetahui nomor telepon beberapa kepala sekolah, Maman mengaku tidak melakukan penyelidikan mendalam. ”Saya tidak tahu pasti dari mana orang tersebut tahu nomor telepon pribadi kepala sekolah,” ungkap Maman.
Maman menegaskan, dirinya akan melaporkan ke Polres Bantul sehubungan dengan tindakan oknum tersebut. ”Ini jelas merupakan penipuan dan meresahkan masyarakat,” paparnya. Dia berharap agar setiap ada info mengenai penerimaan PNS, masyarakat melakukan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
”Tindakan ini adalah cara-cara lama untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Maman. Menurut dia, dalam setiap penerimaan PNS selalu dilakukan pengumuman terbuka dan tidak dipungut biaya sama sekali.
(*-7)-z

Sumber : KR Yogya

.:: end ::.

Draft RPP Seleksi Honorer menjadi CPNS

2010-01-28T11:04:00.002+07:00

Untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan copy draft RPP dan revisi yang diajukan PHSNI, silahkan bisa download di webblog PHSNI Kab Sleman.

Hal ini kami posting untuk memenuhi permintaan beberapa teman yang memang belum pernah melihat Draft RPP Honorer yang sekarang baru digodhog di DPRRI. Mungkin karena kendala tidak ada informasi atau tidak mendapat distribusi copyan.

Semoga bermanfaat.

Raker Gabungan Komisi II, VIII dan X Sepakat Bentuk Panja

2010-01-26T10:17:00.002+07:00

Rapat Kerja (Raker) Gabungan menyepakati terbentuknya Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, VIII dan Komisi X DPR dengan komposisi masing-masing sebanyak 15 (lima belas) anggota dengan masa tugas selam 1 (satu) bulan.
Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan pimpinan rapat Burhanuddin Napitupulu (F-PG) saat melakukan Raker Gabungan dengan MenPAN EE Mangindaan, Mendiknas Muh. Nuh, Menag Suryadharma Ali, Kepala BKN Edy Topo Ashari, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1) foto:iwan/parle/DS
“Kesekatan pembentukan Panja Gabungan tersebut rencananya akan mengakomodir CPNS yang teranulir dimana pengangkatan CPNS akan mengakomodasi Rapat Gabungan tanggal 7 Juli 2008 dan tanggal 3 Februari 2009,”jelas Burhanuddin.
Selanjutnya, Panja Gabungan tersebut juga akan membahas mengenai kesejahteraan guru yang perlu melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota, serta perlu mengakomodasi guru non-APBN/APBD baik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan juga Panja Gabungan Komisi ini juga perlu memperhatikan pendekatan status dan pendekatan kesejahteraan.

Sumber : Website DPR

.:: end ::.

Alamat Web Diubah

2010-01-19T13:18:00.004+07:00

Alamat Website ini sengaja diubah dari phsnikabsleman.blogspot.com menjadi phsni.blogspot.com dengan tujuan agar nama sesuai dengan lingkup organisasinya.
walaupun sebenarnya phsnikabsleman.blogspot.com juga bisa menjadi blog informasi bagi PHSNI.

Mohon dimaklumi dan semoga bisa diterima.

.:: end ::.

AYOO !!! GABUNG GRUP DI FACEBOOK

2010-01-18T11:11:00.003+07:00

Bagi rekan-rekan Honorer Instansi Pemerintah (Negeri) ataupun pihak-pihak yang memperhatikan kesejahteraan Honorer Instansi Pemerintah yang memiliki account Facebook, silahkan gabung ke Grup "Dukung Pengesahan PP Pengakatan CPNS Honorer Sekolah Negeri".

Walaupun tertulis, Honorer Sekolah Negeri, namun RPP yang tersusun adalah Honorer Instansi Pemerintah.

Mari Gabung!!!

klik Link berikut : Grup FB dukung pengesahan PP

Terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dan mendukung!!

Kami tunggu!!

.:: end ::.

BERITA BASI !!!!

2010-01-18T10:53:00.003+07:00

Berita tentang Tunjangan Fungsional yang baru membikin heboh di Kalangan Guru dan Pegawai PNS! Isinya tentang pemberian Tambahan Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 250.000,00 perbulan kepada PNS yang belum mendapatkan sertifikasi. Rp. 200.000,00 perbulan untuk Honorer.

Baru memang....
Tapi bagi guru PNS. Enak dan Asyik karena langsung rapel Januari - Desember 2009.

Namun bagi Honorer, dengan syarat harus mengajar 24 Jam dan minimal 4 tahun bekerja di Instansi Pemerintah tanpa terputus, adalah BERITA BASI.

Kenapa????

Karena Tunjangan Fungsional bagi Honorer dengan persyaratan tersebut sudah menerima kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu. Sedangkan pemberitaan... Bahkan yang dibacakan oleh Bapak H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, tidak tertulis persyaratan honorer yang bisa menerima. Namun pemerintah dengan bangganya memberitakan seolah itu kebijakan baru.

Bahkan..... Ada kawan guru PNS dengan begitu senangnya menunjukkan berita tersebut. Hanya ketawa yang bisa diberikan karena pada saat berita itu diberikan, honorer penerima tunjangan fungsional periode I telah mencairkan uang tersebut bahkan telah dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari.

Bagaimanapun juga....

Terima kasih disampaikan kepada pemerintah. Biarpun ada diantara kami yang harus rela dipotong.... uang tersebut sangatlah berguna bagi kami.

Akan sangat berguna lagi bagi kami, honorer sekolah negeri apabila perhatian pemerintah kepada kami tidak dibedakan dengan kawan-kawan PNS.

.:: end ::.

Rapat Perdana PHSNI tahun 2010

2010-01-17T13:05:00.005+07:00

Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2010. Bertempat di SMP N 11 Yogyakarta. Acara dimulai pukul 10.30 dan diakhiri pukul 12.00 WIB.
Hadir dalam rapat Pengurus harian DPP PHSNI, Perwakilan pengurus PHSNI Kota Yogyakarta, Pengurus harian PHSNI Kabupaten Sleman, Perwakilan SGJ (Serikat Guru Jakarta) dan perwakilan PHSNI Kab. Demak.

Acara dilaksanakan untuk bermusyawarah membahas strategi untuk berjuang di Pemerintah pusat dengan berdasarkan hasil Rapat Gabungan DPR RI pada tanggal 18 Nopember 2009, yang telah menghasilkan :
(1) Telah ada kesepahaman ke 25 fraksi di Komisi II untuk segera menyelesaikan permasalahan Honorer Instansi Negeri di Indonesia.
(2) Telah dibentuk TIM Kecil untuk penyelesaian permasalahan Honorer Instansi Negeri.
(3) Diadakan Validasi dan Verifikasi database Honorer Instansi Negeri 2005 antara Bulan Januari 2010 sampai dengan April 2010.

Namun kenyataan dilapangan hasil Rapat Gabungan tersebut belum terealisir bahkan terkesan jalan ditempat. Hanya di Jakarta (sebagaimana disampaikan perwakilan SGJ) BKN telah membuka diri untuk mulai memvalidasi database honorer instansi negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada musyawarah ini dibahas strategi yang akan ditempuh, karena pada tanggal 25 Januari 2010, DPRRI akan mengadakan rapat gabungan lagi dan DPP PHSNI telah menerima surat pemberitahuan dan undangannya.

Strategi yang akan ditempuh :
1. Menyampaikan Surat Permohonan Audiensi kepada Ketua MPR RI untuk menyampaikan permasalahan Honorer Sekolah Negeri dengan dilampiri notulen hasil kesepakatan tanggal 18 November 2009.
2. Menghadiri Rapat Kerja Gabungan DPRRI.
3. Publikasi kegiatan Rakergab DPRRI melalui media masa (Cetak maupun cetak)yang berskala Nasional maupun daerah.
4. Mengirimkan surat permohonan penyelesaian permasalahan honorer Sekolah Negeri kepada Presiden RI.
5. Konsolidasi Forum antar daerah dan pusat untuk mempersiapkan diri jika sampai dengan bulan April 2010 tidak ada perkembangan yang signifikan.
6. Mengirimkan surat audiensi ke Mendiknas dan BKN.

Pada musyawarah tersebut, juga disampaikan beberapa hal berkaitan dengan publikasi dan komunikasi melalui media Teknologi.
a. Kawan-kawan seperjuangan yang ada di Medan dan Palembang, segera berkoordinasi untuk mengirimkan pengurus harian menghadiri Rakergab di DPRRI pada tanggal 25 Januari 2010. Keterangan lebih lanjut, hubungi geriamyk@gmail.com atau geriamyk@yahoo.co.id (YM).
b. Webblog phsnikabsleman.blogspot.com ini diminta bisa menginformasikan ke skala nasional kepada anggota honorer sekolah negeri. atau dikembangkan menjadi web DPP PHSNI.
c. Webblog ini akan ditautkan dengan grup facebook dukung pengesahan PP Pengangkatan Honorer Instansi Negeri.

.::end::.

Kekurangan Insentif sudah dicairkan

2009-12-17T19:40:00.003+07:00

Insentif APBD I Propinsi DIY (bulan Nopember - Desember 2009) dan Bantuan Kegiatan Pendidikan Kabupaten Sleman (September - Desember 2009) telah cair. Langsung masuk ke Rekening BPD masing-masing.
Bagi kawan-kawan yang sudah sangat membutuhkan silahkan diambil.

Informasi mengenai Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan (APBD II) kabupaten Sleman bersumber dari Pos Dana Bantuan Sosial, bukan dari Pos Insentif Honorer.

Berdasarkan hal tersebut berarti Kabupaten Sleman tidak memberikan pos anggaran untuk Insentif Honorer. Kita sebagai warga Honorer hanya bisa berdoa semoga Raperda Pendidikan Kabupaten Sleman segera di Sah kan menjadi Perda. Dengan demikian pos khusus untuk insentif honorer teralokasikan.

.::end::.
.
.

Pertemuan Perdana dengan DPRD Kab Sleman

2009-12-08T14:24:00.010+07:00

Selasa, tanggal 8 bulan Desember tahun 2009 perwakilan GTT dan PTT baik Negeri maupun Swasta diundang oleh ke Aula DPRD Kabupaten Sleman. Kegiatan ini di prakarsai oleh Bapak Huda, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran program kerja Komisi berkaitan dengan Pendidikan di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan banyak anggota komisi D yang telah berganti personil. Hanya beberapa anggota yang masih tetap bernaung di Komisi D.

Pertemuan semula direncanakan pukul 08.30 WIB, namun diundur pada pukul 10.00 WIB karena pagi hari digunakan untuk Rapat Paripurna.

Hadir di dalam pertemuan sebanyak 8 Anggota Dewan Komisi D dari sebanyak 12 orang.

GTT dan PTT Sekolah Negeri yang tergabung dalam PHSNI Kab. Sleman diwakili sekitar 30 orang, dan sekitar 7 orang perwakilan GTT dan PTT yang tergabung dalam IGPSS.

Deskripsi dari PHSNI Kabupaten Sleman adalah mengulangi 4 tuntutan yang diajukan sebagaimana Musyda PHSNI. Dengan ditambahkan beberapa alasan dan kenyataan di lapangan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan Guru.

Kenyataan di lapangan, banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat keterpurukan GTT dan PTT dengan adanya kenaikan kesejahteraan Guru (PNS). Beberapa hal yang terjadi di lapangan yang telah disampaikan antara lain :

1. Adanya kebijakan sertifikasi yang menjadikan jam mengajar milik GTT akhirnya banyak yang di"Caplok". Padahal penggajian GTT berdasarkan Jam Mengajar.

2. Dampak adanya CPNS, banyak GTT yang kehilangan lapangan kerja. Ada juga yang akhirnya di TU-kan.

3. Tentang Sertifikasi. Jika Guru Swasta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi, maka GTT Sekolah Negeri tidak ada kesempatan untuk mengikuti sertifikasi.

4. Kesenjangan yang sangat jauh terjadi pada kesejahteraan antara PNS dan GTT/PTT.

5. Tidak hanya kebijakan sertifikasi, maka kebijakan-kebijakan pendidikan berkenaan dengan kesejahteraan, GTT/PTT justru tidak pernah menikmatinya peningkatan kesejahteraan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka beberapa permohonan untuk diperjuangkan dari GTT / PTT baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta adalah :

1) Pemberian insentif yang bisa diterimakan kepada GTT/PTT setiap bulannya, tidak harus menunggu 1 tahun atau 10 bulan untuk menerima.

2) Pemberian payung hukum kepada GTT/PTT demi kenyamanan dan keberlanjutan kerja.

3) Segera mungkin menetapkan raperda pendidikan. Hal yang berkaitan dengan GTT/PTT dalam raperda tersebut adalah ditetapkannya anggaran insentif dan ditetapkannya status/keberadaan GTT/PTT.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman menyatakan :

1. Raperda Pendidikan pada periode dewan sebelumnya gagal disahkan. Namun dengan berbekal masukan-masukan yang berkenaan dengan dunia Pendidikan di Sleman, Raperda tersebut menjadi agenda utama Komisi D dan akan segera menyelesaikannya.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan di dunia pendidikan, anggota dewan komisi D akan terjun kelapangan langsung menindaklanjuti adanya permasalahan yang dihadapi guru, terutama GTT/PTT.

3. Tentang payung hukum, Komisi D akan memperjuangkan kepada Eksekutif untuk bisa mewujudkan SK bagi GTT/PTT.

4. Berkenaan dengan insentif, Komisi D akan memperjuangkan agar bisa dicairkan per bulan mulai bulan pertama. Menjawab dana insentif tahun

Sebagai anggota GTT/PTT, marilah kita dukung dengan doa agar wakil rakyat kita benar-benar memperjuangkan nasib kita. Agar kita tidak semakin dipinggirkan.

.::end::.

Insentif Sudah Turun

2009-11-22T15:34:00.003+07:00

Walaupun mundur dari tanggal yang dijanjikan, namun Insentif dari APBD 1 Propinsi DIY telah cair pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009, Sebesar Rp. 100.000,00 per bulan. Insentif yang cair periode Januari - Oktober 2009 (10 bulan).

Tunjangan Fungsional dari Pusat Jakarta ternyata juga telah cair, sebanyak SPJ yang telah ditanda tangani Honorer penerima. Walaupun tanpa pemberitahuan, terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah menyampaikan hak kami.
Semoga kekurangan insentif yang akan datang bisa kami terima tepat pada waktunya.
.
.
.

Hasil Jakarta 18 Nopember 2009

2009-11-22T15:31:00.004+07:00

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

RABU, 18 NOVEMBER 2009

1. Terhadap penyelesaian pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
(a) Disepakati untuk penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Seleksi dan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS akan di Konsultasikan dengan Komisi dan Kementerian Terkait, dan disepakati dibentuk Tim Kecil antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.
(b) Meminta kepada MenPan dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun skala prioritas penuntasan Tenaga Honorer yang meliputi:
(1) Tenaga Honorer Teranulir
(2) Tenaga Honorer Guru/Non Guru
(3) Tenaga Honorer yang penghasilan pokoknya berasal dari APBN/APBD dan Non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah.

2. Dalam rangka mengatasi hambatan dan pemecahan masalah terhadap Reformasi Birokrasi perlu disusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi secara utuh dan komprehensif. Oleh karena itu komisi II DPR-RI mendesak MenPan dan Reformasi Birokrasi segera menyelesaikan rancangan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang meliputi Reformasi Birokrasi Instansional, Reformasi Birokrasi Nasional, Reformasi Kerangka Regulasi Nasional dan secara khusus akan dibahas dalam rapat kerja mendatang.

3. Dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi Komisi II DPR-RI dan MenPan dan Reformasi Birokrasi sepakat untuk mengusulkan menjadi PROLEGNAS dan akan membahas bersama 7 (tujuh) RUU selama periode 1-5 tahun kedepan aitu, RUU tentang Administrasi Pemerintah, RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional (Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan), RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, RUU tentang Kepegawaian Negara (Sumber Daya Aparatur Negara), RUU tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.
.
.

Rapat Pengurus 1 Nopember 09 dan Informasi untuk Honorer

2009-11-02T13:31:00.002+07:00

Hari Ahad, tanggal 1 Nopember 2009 pukul 15.30 s.d. 17.30 WIB.
Bertempat di Rumah Bapak Sigit Budianto Godean.
Rapat membahas :
1.Pelengkapan Pengurus PHSNI Kab. Sleman.
2.Usulan langkah kerja Pengurus
3.Informasi Hasil Action

Kepengurusan yang ditambahkan antara lain :
Penasihat, Ketua II, Sekretaris II, Bendahara II, Humas, Seksi Dana dan Usaha, Seksi Aksi/Kegiatan, Seksi Lobby.

Usulan langkah kerja :
1.Pemberian SK Kepengurusan tingkat Kabupaten dengan harapan benar-benar bersedia memperjuangkan nasib honorer.
2.Pemberian Surat Tugas resmi kepada perwakilan yang menghadap ke DInas atau Pemerintah. Dengan harapan tidak lagi terjadi action individual yang akhirnya membuat citra PHSNI jelek dimata pemerintah.

3.Mengadakan pendekatan terhadap Dinas Pendidikan berkaitan dengan persyaratan RPP dan Program Harian untuk mencairkan Insentif.
4.Membuat komunikasi Vertikal dan Horizontal yang baik, sehingga aliran informasi tidak berbeda-beda yang bisa membingungkan rekan-rekan honorer.
5.Berkenaan dengan nasib di Sekolah, Kepengurusan yang baru akan berjuang untuk kejelasan Nasib kawan-kawan di Sekolah Negeri agar semaksimal mungkin tidak terjadi PHK.

Informasi Hasil Action :
1. Setelah diadakan pendekatan dan kroscek, Insetif APBD I dari Propinsi DIY dijanjikan oleh penanggungjawab keuangan kabupaten Bapak Samidi akan dicairkan melalui rekening BPD pada tanggal 4 Nopember 2009. Jika pada tanggal tersebut tidak dicairkan, maka pengurus akan mengkroscek lagi ke Kabupaten.
2. Kepengurusan Kabupaten akan diinformasikan ke masing-masing Korcam. Dengan harapan kepengurusan korcam segera dibenahi juga agar semangat perjuangan tidak surut.
3. PHSNI adalah organisasi perjuangan. Akte Notaris sudah didapatkan.

PENGUMUMAN CPNS 2009 SLEMAN

2009-10-29T08:27:00.004+07:00

Bagi yang berminat dan memang ada formasinya, silahkan klik disini untuk melihat pengumuman, jadwal, formasi, Pendaftaran ONLINE serta hal-hal yang berkaitan dengan Seleksi Penerimaan CPNSD Sleman.

Musyawarah Daerah PHSNI Kabupaten Sleman

2009-10-28T08:58:00.007+07:00

Musyawarah Daerah 1 PHSNI dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009. Bertempat di Gedung Olahraga Kabupaten Sleman, sebelah barat Lapangan Denggung Sleman.
Acara dimulai pukul 13.30 WIB, diakhiri pukul 16.30 WIB. Agenda pokok adalah pemilihan Pengurus Harian PHSNI Kabupaten Sleman.
Musyawarah Daerah ini sebenarnya sudah 2 kali diadakan. Namun Musda 27 Oktober ini diambil sebagai Musda Pertama untuk PHSNI.
Hadir dalam Musda sebagai tamu undangan adalah Kadinas Kabupaten Sleman (Sekaligus mewakili Pjs Bupati Sleman), Anggota DPRD Kabupaten Sleman (Mewakili Ketua DPRD); Perwakilan dari BKD Kabupaten Sleman, Perwakilan dari Kepolisian setempat.
Peserta yang hadir kurang lebih 300 orang GTT/PTT dari 15 Kecamatan yang hadir.

Sesi pertama Musda adalah pembukaan dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Apresiasi dari perwakilan honorer oleh Bapak Muhammad Fadly dari Korcam Depok. Memberikan dorongan semangat kepada kawan-kawan honorer. Mendiskripsikan perbedaan status kepegawaian antara PNS dengan Honorer. Selanjutnya berapresiasi dengan mengajukan 4 tuntutan kepada Jajaran Dinas Kabupaten Sleman sebagai berikut :
1. Menuntut untuk diberikan kesejahteraan baik berupa Insentif / Gaji / atau sejenisnya sesuai dengan upah minimum regional dan diberikan perbulan.

2. Menuntut untuk tidak mengangkat CPNS Umum, sebelum menyelesaikan atau mengangkat CPNS yang berasal dari GTT dan PTT Sekolah Negeri.
3. Menuntut segera Mengesahkan PERDA PENDIDIKAN dengan mengutamakan kesejahteraan bagi GTT dan PTT di Lingkungan Sekolah Negeri.
4. Menuntut untuk mengikut sertakan kami dalam berbagai diklat yang dilaksanakan pemerintah daerah serta mengikut sertakan kami dalam Sertifikasi.

Acara dilanjutkan sambutan-sambutan dari Tamu undangan. Sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kabupaten Sleman sekaligus mewakili Pjs Bupati Sleman, menanggapi 4 tuntutan yang diajukan dalam apresiasi.
1. Pemerintah kabupaten sleman telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi honorer dari tahun ke tahun, dari APBD Sleman mulai Rp. 50.000,00/bulan sampai sekarang sudah menjadi Rp. 200.000,00/bln. Dari APBD Propinsi dan APBN. Sebenarnya sumbernya adalah sama namun pembagiannya menurut kewenangan masing-masing. Dinas Kabupaten Sleman telah berusaha mewujudkan UMR. Namun masalah diberikan per bulan, Ibu Kadinas tidak bisa memastikan.
2. Inti tanggapan, selama tidak ada Perubahan PP 48 / 43 atau terbitnya PP baru, maka Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pengesahan Perda Pendidikan mengalami banyak permasalahan. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa berbuat banyak karena sudah diatur teknis-teknis dari segala Perda.
4. Meminta maaf atas tidak terakomodasinya Honorer Sekolah Negeri untuk ikut sertifikasi. Namun Ibu Kadinas berharap dengan adanya 4 kali perubahan tambahan peraturan Sertifikasi selama 4 tahun ini, aspirasi GTT Sekolah Negeri akan diakomodir dalam perubahan Peraturan Sertifikasi selanjutnya.

Pesan yang disampaikan, GTT/PTT adalah pekerja professional, oleh karena itu Ibu Kadinas berharap agar GTT/PTT bisa bekerja secara professional, jauh dari urusan politik. Juga berharap dalam musda ini menghasilkan agenda-agenda untuk meningkatkan profesionalisme GTT/PTT.
Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman bersedia berjuang bersama Honorer untuk meningkatkan kesejahteraan.

Isi sambutan dari Perwakilan Ketua DPRD, dan tamu undangan lain tidak jauh berbeda. Menyikapi positif perjuangan honorer untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Acara penyampaian hardcopy Tuntutan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pada Sesi kedua Musda, pemilihan pengurus harian PHSNI Kabupaten Sleman dengan cara aklamasi. Dua perwakilan masing-masing korcam berkumpul untuk memilih 6 orang pengurus harian sesuai dengan jabatan yang diajukan. Hasil aklamasi perwakilan masing-masing korcam dihasilkan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua Umum : Sigit Budiyanto (Godean)
Wakil Ketua : Sarjono (Sleman)

Sekretaris I : Muhammad Fadly (Depok)
Sekretaris II : Riyadi (Gamping)

Bendahara I : Kantun Lestari (Sleman)
Bendahara II : Sri Suprapti (Depok)

Untuk selanjutnya Ketua Umum bertanggungjawab untuk segera melengkapi kepengurusan PHSNI Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pertamanya, didampingi Ketua DPP PHSNI yang hadir dalam Musda (Bpk Subandi dari Yogyakarta) menyampaikan bahwa Jabatan bukanlah kebanggaan, namun jabatan ini adalah amanah yang Insya Allah akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Disampaikan pula agenda terdekat adalah bersama DPP PHSNI akan mengadakan silaturahmi dengan DPR RI pada tanggal 9 Nopember 2009 dan ke Menpan RI pada tanggal 23 Nopember 2009.
Agenda utama adalah Menagih Janji diselesaikannya PP Honorer Sekolah Negeri.

Rapat koordinasi PHSNI Kab Sleman 9 Oktober 2009

2009-10-10T07:45:00.006+07:00

Hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 bertempat di rumah Bapak Sigit Budianto (Godean) diadakan rapat koordinasi PHSNI Kabupaten Sleman.
Hadir dalam rapat sejumlah 17 orang mewakili beberapa korcam.
Rapat dilaksanakan pada pukul 19.30 - 21.00 WIB.

Agenda dalam rapat terdiri dari :

1. Persiapan Musyda Musyawarah Daerah untuk penyegaran kembali Kepengurusan PHSNI Kabupaten Sleman. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang memperlihatkan kerenggangan kepengurusan forum.
Direncanakan Musyawarah daerah dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Oktober 2009
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman
Agenda : LPJ Kepengurusan PHSNI, Penyegaran Pengurus PHSNI, Program Kerja

Rencana Undangan sebanyak 350 orang
Biaya kegiatan diperoleh dari iuran anggota.

Rapat koordinasi selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Ibu Kantun Lestari.

2. Rencana Kegiatan yang mendesak
Beberapa kegiatan mendesak berkaitan dengan nasib Honorer Sekolah Negeri :
a. RPP yang dijanjikan pemerintah berkaitan dengan penggantian anggota dewan (DPR RI).
Jika kita sebagai Honorer hanya tinggal diam untuk menunggu, maka RPP yang dijanjikan tidak segera dibahas kembali oleh wakil kita yang baru. Oleh karenanya, pengurus baik daerah maupun pusat akan segera mengadakan koordinasi guna "ngaruhke" ke Dewan Pusat.

b. Rakornas DPP PHSNI dalam persiapan ke Jakarta
Rapat koordinas DPP PHSNI semula direncanakan akhir bulan September 2009, namun mundur tanggal 11 Oktober 2009.
Namun berkenaan dengan adanya kegiatan yang bersamaan, maka rapat diudur kembali pada tanggal 25 Oktober 2009 bertempat Malang, Jawa Timur.

c. Database PHSNI Kabupaten Sleman di Propinsi DIY yang belum dikirim ke Jakarta.
Hasil kroscek keberadaan database honorer DIY khususnya Kabupaten Sleman, ternyata sampai saat ini belum dikirimkan ke Jakarta. Alasan awal pada saat ditanyakan karena menunggu data dari RSUD Sleman, namun setelah database dari RSUD Sleman sudah masuk tetap belum dikirimkan ke Jakarta. Oleh karena itu, perwakilan PHSNI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 akan datang ke BKD Propinsi guna menanyakan hal tersebut.

d. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Sleman.
Beberapa rencana langkah akan kita gunakan guna memperoleh pengakuan, perlindungan dan kenyamanan kerja dengan cara berkoordinasi dengan wakil kita di dewan daerah.
Hal ini sudah terlihat dengan adanya peraturan pencairan dana insentif (yang telah diubah menjadi dana bantuan kegiatan pendidikan) yang bersyarat mengumpulkan RPP dan Program Pelaksanaan Harian (GTT) dan Program Pelaksanaan Harian (PTT) dengan dasar Tahun Anggaran.

Berkenaan dengan Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan dan pemenuhan persyaratannya, kami mohon anggota menanggapi agar bisa kami kumpulkan untuk kami sampaikan pada saat koordinasi dengan dewan.

Peraturan Menteri 2008 Untuk Tenaga Kependidikan

2009-10-09T11:06:00.005+07:00

Bagi rekan-rekan Tenaga Kependidikan (PTT) ni saya sampaikan Peraturan Menteri tentang Standar Tenaga Administrasi bagi Sekolah baik setingkat SD, SMP maupun SMK.
Bagi rekan-rekan PTT silahkan pelajari peraturan ini ya.

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2008
tentang Standar Tenaga Administrasi

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 25 tahun 2008
tentang Kepala dan Tenaga Perpustakaan

Tentang Dinas Pendidikan kita sudah menerapkan atau belum itu kita belum tahu.

Rapat Pengurus PHSNI Kabupaten Sleman

2009-08-21T21:11:00.008+07:00

Rapat diadakan pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009, Bertempat di SD N Kadisobo 2.
Rapat dimulai pukul 14.00 WIB dengan agenda Penyampaian Hasil Jakarta, Informasi Insentif dan Rencana Kegiatan.

Hasil Jakarta :
1. Informasi dari Menpan, PP (Peraturan Pemerintah) tentang Honorer ditargetkan selesai dan ditanda tangani pada akhir Tahun 2009 atau Awal Tahun 2010.
2. PP tersebut diberlakukan tahun 2010 dan 2011.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pendataan Ulang Honorer Sekolah Negeri akan dilaksanakan dinas dalam waktu dekat (Perkiraan Oktober 2009).
4. Usia maksimal dalam peraturan adalah 46 tahun per 2005.
5. Tahun 2009 akan diadakan pengangkatan CPNS jalur umum. Persyaratan usia maksimal 35 tahun, dan usia 36-40 tahun dengan masa kerja selama 12 tahun 8 bulan.
6. Adanya Demo Honorer ke Jakarta dari pihak yang masih menggunakan FTHSNI, yang rencananya di Istana Negara, diusir dan dialihkan ke Menpan. Jumlah yang disampaikan berjumlah ribuan, ternyata hanya kisaran 150an orang.

Berkaitan Dengan Insentif Honorer :
Insentif Honorer di Kabupaten Sleman ditiadakan. Namun Honorer mendapatkan Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan sebesar Rp. 200.000,00 perbulan untuk GTT tanpa memperhitungkan jumlah jam mengajarnya dan Rp. 150.000,00 perbulan untuk PTT.
Persyaratan yang harus dipenuhi Honorer untuk bisa mendapatkan Dana Bantuan telah disosialisasikan ke masing-masing Kepala Sekolah.

Rencana Kegiatan :
1. Menanyakan dana insentif APBD I dan APBN ke Dinas Pendidikan Propinsi.
2. Mengadakan Acara Buka Bersama.
3. Mengadakan Kegiatan Syawalan.

Informasi Per Tanggal 25 Juli 2009

2009-07-27T14:26:00.005+07:00

Beberapa Kali mengadakan kegiatan, namun tidak semua pengurus bisa mengikutinya.
Untuk Informasi terakhir dapat disampaikan disini berkenaan dengan status Honorer (GTT / PTT) Sekolah Negeri.
Disampaikan pada saat Rapat Korcam Gamping, yang dihadiri oleh Bapak Sigit Budiyanto yang tercatat sebagai pengurus DPC PHSNI Kabupaten Sleman dan Pengurus DPP PHSNI.
Pada rapat tersebut disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Honorer baik Tingkat Sleman maupun Tingkat Nasional :
1. DPR RI Komisi II, VIII dan X telah berjanji akan membuat PP tentang Pengangkatan Honorer untuk menjadi CPNS.
2. Informasi yang diperoleh dari Menpan pada tanggal 22 Juni 2009, RPP (Rencana Peraturan Pemerintah) yang berkaitan dengan informasi point (1) tesebut sudah dalam posisi 75%.
3. Adapun RPP di kabupaten Sleman, fotokopiannya telah disampaikan ke DPRD, Katua BKD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada saat Audiensi Forum dengan Dewan pada tanggal 13 Juli 2009. Revisi yang diajukan dari Forum dari hasil rakernas tanggal 30 Juni 2009, sebagaimana posting sebelumnya. Atau ingin melihat dan mendapatkan draf permohonan Revisi RPP yang diajukan forum di posting sebelumnya.
4. Salah satu pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada saat Audiensi tanggal 13 Juli 2009 adalah memerintahkan kepada Kepala Sekolah Negeri untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan GTT/PTT dari Unit Kerjanya walaupun hanya dengan beberapa Jam Mengajar Tatap Muka bagi GTT.
5. Database di dari BKD Kabupaten Sleman memang sempat tidak ditemukan pada saat pengiriman di BKD Propinsi DIY. Namun dari Forum PHSNI Kabupaten Sleman seksi Database telah mengirimkan rekap Database dalam 2 buku ke BKD Sleman, BKD Propinsi dan Staff Menpan.
6. Berkaitan dengan Database, maka dari Menpan berjanji bila RPP sudah disahkan menjadi PP, maka akan melaksanakan Verifikasi nasional tentang jumlah Honorer dan keberadaannya untuk dijadikan database nasional.
7. DPP PHSNI tetap meminta dukungan penuh dari anggota untuk terus mensupport segala aksi dalam rangka perjuangan kesejahteraan Honorer Sekolah Negeri Indonsesia.

Berkaitan dengan point (6), bagi anggota yang merasa belum tercantum sedangkan keberadaan pengabdian di instansi sekolah negeri seharusnya sudah masuk database 2005, silahkan dipersiapkan bukti otentik (SK Pengangkatan dan Pembagian Tugas) dari awal pengabdian sampai terakhir untuk dasar bagi anggota sendiri agar bisa masuk dalam database.

Tetap semangat dalam perjuangan menuju kesejahteraan dan Kenyamanan Kerja.

Hasil rapat pengurus forum kabupaten Sleman

2009-06-11T17:04:00.012+07:00

Rapat pengurus dan perwakilan korcam dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juni 2009.
Bertempat di SD N Dukuh 1 Tridadi Sleman.
Rapat dimulai pada pukul 13.30 dan diakhiri pukul 15.30.
Agenda rapat :
1. Penyampaian hasil Rakernas DPP PHSNI di SMK N 5 Yogyakarta.
2. Penyampaian hasil Audiensi perwakilan PHSNI Kab. Sleman dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
3. Rencana kegiatan berhubungan dengan database

Pembahasan :
1. Hasil Rakernas DPP PHSNI dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009. Hasil telah disampaikan dalam forum :
- Forum diganti nama menjadi PHSNI Kab. Sleman.
- Hasil musyawarah revisi RPP. Bisa di download disini.
- Hasil musyawarah rencana kegiatan pengawalan RPP menjadi PP.
(untuk penyampaian hasil ini bisa dilihat di postingan sebelumnya)
Berkenaan dengan hal itu, maka alamat webblog berganti menjadi phsnikabsleman.blogspot.com dan nama pun berganti menjadi PHSNI.

2. Hasil Audiensi PHSNI dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Dilaksanakan pada
hari : Senin tanggal 8 Juni 2009
pukul : 11.30 s.d. 12.00 WIB
bertempat : di Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Lantai 2.

telah ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ibu Drs. Suyamsih, M.Pd.
delegasi dari forum terdiri dari Ibu Nia, Bapak Sasongko, Bapak M. Fadli, Bapak Ali Muchtar dan Ibu Suprapti.
Adapun hasil audiensi :
Delegasi forum menanyakan tentang Insentif dan Rekomendasi Kadinas tentang posisi GTT atas penempatan CPNS.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memberikan tanggapan :
- Berkenaan dengan Insentif :
Dana insentif GTT dan PTT sebenarnya sudah ada di Rekening Dinas Pendidikan Kab. Sleman, namun karena ada peraturan baru sehingga pencairan insentif menunggu payung hukumnya. Istilah insentif diganti menjadi Bantuan Suatu Kegiatan Pendidikan. Oleh karena Suatu Kegiatan Pendidikan maka harus ada outputnya. Bentuk output untuk mencairkan dana tersebut nantinya adalah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) bagi GTT dan Laporan Kegiatan bagi PTT.
- Berkenaan dengan Rekomendasi GTT atas penempatan CPNS
Kepala tidak bisa memberikan rekomendasi untuk tidak ada penghentian GTT/PTT berkenaan dengan penempatan CPNS atau sertifikasi guru. Alasannya sumber dana yang digunakan untuk menggaji GTT/PTT telah berubah sehingga ada kemungkinan suatu sekolah memang tidak mampu menggaji karena dana BOS tidak mencukupi. Sedangkan sekarang sekolah tidak boleh menarik dana dari orangtua/wali murid lagi.

3. Rencana kegiatan berkenaan dengan Database dan Insentif
Dibentuk tim untuk mengadakan silaturahmi ke instansi :
- LPMP Jogja
- BKD Propinsi (berkenaan dengan keberadaan Database Honorer Kabupaten Sleman)
- DPRD Kabupaten Sleman

Rakernas DPP FTHSNI 31 Mei 2009

2009-05-31T20:14:00.008+07:00

Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat FTHSNI dilaksanakan di SMK N 5 Yogyakarta. Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB dan diakhiri pada pukul 17.15 WIB.
Rapat dihadiri perwakilan Honorer Sekolah dari beberapa daerah :
1. Perwakilan dari Kabupaten Gunungkidul, DIY 2 orang;
2. Perwakilan dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur 2 orang;
3. Perwakilan dari Provinsi Riau 2 orang;
4. Perwakilan dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 2 orang;
5. Perwakilan dari Kabupaten Sleman, DIY 3 orang;
6. Perwakilan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 2 orang;
7. Perwakilan dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 9 orang.

Agenda rapat :
1. Pembahasan usulan revisi RPP Honorer 2009.
2. Pembahasan AD/ART Organisasi.

Pembahasan agenda rapat dilaksanakan dengan pembagian peserta rapat menjadi 3 komisi :
Komisi A membahas AD/ART
Komisi B membahas Usulan Revisi RPP Honorer 2009
Komisi C membahas Program Kerja Organisasi

Setelah rapat komisi selesai dilaksanakan, dibahas dalam rapat pleno dan ditetapkan hasil :
1. Hasil Rapat Komisi A :
Rencana AD/ART yang telah disusun terdapat sedikit perubahan.
Nama Organisasi/Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Negeri disepakati menjadi PHSNI (Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia).
Pengantian logo forum juga telah disepakati setelah disodorkan beberapa opsi.

2. Hasil rapat Komisi B :
Beberapa hal penting perubahan yang diusulkan untuk mengakomodasi semaksimal mungkin tenaga honorer dan meminimalisir perubahan besar dari keputusan pemerintah nantinya :
- Pengertian dari Tenaga Honorer adalah Guru Bantu / Guru Kontrak, Guru Honorer, Guru Wiyata Bakti, Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan lain-lain yang sejenis di Instansi Pemerintah.
- Seleksi yang dilakukan adalah Seleksi Administrasi saja tanpa seleksi tulis.
- Persyaratan GTT adalah minimal 6 jam pelajaran.

3. Hasil rapat Komisi C :
Program yang disepakati untuk segera dilaksanakan adalah :
- Pengawalan RPP menjadi PP Honorer 2009 dengan membentuk TIM NAS. Target Bulan Juni 2009.
- Penghapusan nama FTHSNI secara hukum.
- Pembuatan akta Notaris PHSNI.
- Merencanakan kegiatan cadangan.
- Mengadakan sarasehan PP Honorer 2009 di Solo pada tanggal 17 Juni 2009.
- Pembuatan webblog forum setelah urusan akta notaris selesai untuk komunikasi via internet.

Dari beberapa hal penting yang disampaikan ini, laporan tertulis hasil rapat secara lengkap akan dikirimkan ke masing-masing wilayah.

Surat Edaran Walikota Solo Tidak Usah dipikirkan

2009-04-26T11:10:00.003+07:00

Berkaitan dengan pemberitaan di KR tanggal 25 April 2009 tentang Surat Edaran Walikota Solo yang meresahkan itu, tidak usah dipikirkan. Karena itu tidak berpengaruh bagi kita GTT/PTT Sekolah Negeri. Inti dari berita itu yakni Telah beredar Surat Edaran Walikota Solo tentang Perintah kepada honorer untuk mengundurkan diri atau mengikuti tes CPNS lewat jalur Umum, atau mencari pekerjaan lain yang lebih baik. TETAPI ini ditujukan untuk 17 orang honorer yang diangkat setelah terbitnya PP 43 dan bukan honorer yang sudah masuk database, karena pengangkatannya menyalahi aturan hukum. Masalahnya lampiran dari honorer yang 17 itu tidak ada.
Jadi tidak usah menjadi polemik dan menjadi beban pikiran.
Berita lengkapnya kami kopikan berikut ini :

SURAT DIEDARKAN TANPA LAMPIRAN; Edaran Walikota Meresahkan GTT/PTT

25/04/2009 09:37:03 SOLO (KR) - Surat Edaran Walikota Solo yang sempat meresahkan kalangan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/ PTT), ternyata beredar hanya sepotong. "Saya juga heran, kenapa surat itu baru beredar sekarang padahal sudah dikeluarkan November 2008, selain itu juga tidak disertai lampiran sebagai kelengkapan surat, sehingga memunculkan salah persepsi," ujar Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, menjawab wartawan, di rumah dinas Wa-wali, Kamis (23/4). Surat edaran bernomor 800/4.592 tertanggal 24 November 2009 itu, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Inspektorat Propinsi Jateng yang menemukan pengangkatan 17 tenaga honorer baru. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 Junto PP Nomor 43/2007, pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer baru, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Jadi, surat edaran itu sebenarnya diarahkan untuk 17 tenaga honorer baru yang diangkat pasca penerbitan PP 43/2007, dan itu dirinci pada lampiran yang disertakan lampiran surat edaran," jelas Wawali yang biasa disapa Rudy seraya menambahkan, sehingga tidak berpengaruh pada GTT maupun PTT yang sudah masuk dalam data base. Karena surat edaran yang beredar itu hanya sebagian tanpa ada lampiran, persoalan menjadi lain. Meski begitu, untuk mengantisipasi kemungkinan keresahan meluas, Rudy mengaku telah merevisi surat edaran tersebut dengan mencantumkan dasar penerbitan surat edaran lebih lengkap, serta memasukkan beberapa item yang semula tertera dalam lampiran ke dalam satu lembar surat edaran yang baru. "Tidak ada persoalan, semua hanya karena salah persepsi, seolah-olah GTT/PTT yang sudah masuk dalam data base tak berpeluang diangkat menjadi CPNS," ujarnya. Dalam surat edaran tertanggal 24 November 2009 yang beredar di kalangan GTT/PTT di Solo itu, di antaranya berisi permintaan agar tenaga honorer mengundurkan diri serta mendaftarkan pegawai melalui seleksi umum penerimaan CPNS/PNS atau mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Selain itu juga disebutkan Pemkot Solo tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya yang tidak sejalan dengan PP 48/2005 junto PP Nomor 43/2007 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer atau sejenisnya. Isi surat itu, menurut Rudy, sebenarnya sama persis dengan surat rekomendasi Inspektorat Propinsi Jateng, karena Pemkot Solo memang hanya melanjutkan rekomendasi itu menyusul temuan pengangkatan 17 tenaga honorer baru di Solo. Soal 17 tenaga honorer baru sebagaimana dimaksud dalam surat edaran atau SE itu saat ini sudah mengundurkan diri atau diberhentikan, Rudy mengaku belum mengetahui secara persis. (Hut)-k

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Klub Guru Indonesia Wajibkan Guru Ngeblog!

2009-04-24T13:25:00.001+07:00

Bandung - Kemampuan menulis, adalah hal mutlak yang harus dikuasai oleh guru. Tanpa menulis jangan harap bisa naik pangkat. Demikian ditegaskan oleh Sekjen Klub Guru Indonesia (KGI), Mohammad Ihsan, Sabtu (21/3/2009). dalam acara Silaturahmi Klub Guru Indonesia, di GSG Salman ITB, Bandung.

"Menurut peraturan pemerintah, akan sulit bagi guru untuk dapat naik pangkat dari golongan IV/A ke IV/B jika tidak mampu membuat karya tulis. Bahkan saat ini sedang digodok di Menpan (Pendayaan Aparatur Negara - red.), kemampuan membuat karya tulis tersebut akan diterapkan dari guru golongan III/B dan III/C," tegas Ihsan.

Untuk itulah maka dalam kesempatan berdiskusi dengan sekitar 50 orang perwakilan KGI dan industri pendukungnya, Ihsan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya guru, dalam era pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini.

Selain itu, menurut Ihsan, setidaknya guru yang bergabung dalam Klub Guru Indonesia, dapat memiliki dan mengembangkan tiga kompetensi wajib. Apakah kompetensi tersebut? "Mempunyai dan aktif menggunakan e-mail dan mailing-list, mampu membuat presentasi multimedia dan memiliki blog," paparnya.

Selain para guru, turut hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Intel Indonesia, Southeast Asian Minister of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC), Detik.com dan sejumlah pihak pendukung kegiatan KGI lainnya.

SAGUSALA

Dibahas pula dalam kesempatan ini tentang program SAGUSALA, alias Satu Guru Satu Laptop. Sejumlah enam vendor laptop merek dalam negeri, saat ini tengah terus melakukan penyesuaian kebijakan harga bagi para guru yang tergabung dalam KGI. Diskusi berlangsung sejak pukul 13.00 WIB dan dijadwalkan akan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Intel, berencana mem-bundle laptop yang nantinya masuk dalam program SAGUSALA tersebut dengan konten tentang belajar blog, pengetahuan PC fundamental dan sejumlah buku sekolah elektronik. Untuk pilihan sistem operasinya, nanti akan dibebaskan kepada para guru. "Intel akan memberikan sejumlah skema pengadaan laptop untuk guru, baik terkait spesifikasi teknis maupun model pembayarannya," ujar Arya Sanjaya, Business Development Manager, World Ahead Program, Intel Indonesia.

Esok, Minggu (22/3/2009), di tempat yang sama akan diselenggarakan Seminar Nasional dengan menghadirkan pembicara kunci Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Selain itu akan digelar Deklarasi Klub Guru Bandung Raya dan diikuti dengan workshop.pemanfaatan TIK bagi pempelajaran.

Adapun Detik.com, menyampaikan niatnya untuk mendukung kegiatan KGI, khususnya yang terkait dengan pelatihan kompetensi penulisan, nge-blog, pengelolaan media online baik aspek teknis maupun bisnis. "Pastinya, program pelatihan detikcom bagi KGI, guru maupun murid/siswa tersebut adalah tidak dipungut biaya apapun!" ujar Donny B.U., Head of Publisher Group Detik.com.
Sumber : Detikinet

Rapat Pengurus di Margomulyo

2009-03-20T16:52:00.008+07:00

Rapat Pengurus yang diadakan di rumah Bapak Tukiran, Ketua Korcam Seyegan dilaksanakan pada hari Jum'at Pukul 14.00. Diakhiri pukul 16.15 WIB.
Dalam rapat tersebut disampaikan hasil dari Jakarta tanggal 13 Maret 2009 sebagaimana postingan sebelumnya ini.

Setelah penyampaian hasil Jakarta, maka disampaikan pesan bahwa :
1. Bila ada berita baik tentang GTT/PTT selain dari forum maka jangan langsung diterima dan dianggap benar informasinya.

2. Bila ada berita buruk tentang GTT/PTT selain dari forum maka akan sangat baik bila dikonfirmasikan ke Forum.

Sebagaimana yang dicontohkan dalam surat kabar beberapa waktu yang lalu. Tentang berita bahwa GTT/PTT DIY masih belum jelas statusnya dan disarankan jangan berharap jadi PNS. Hal ini harus dicermati bahwa GTT/PTT yang dimaksud dalam berita tersebut adalah perbincangan Mendiknas dengan Forum Guru Swasta.
Menanggapi hal tersebut, maka kepada GTT/PTT Sekolah Negeri sebelum menarik kesimpulan akan beritanya, maka akan sangat baik bila mengkonfirmasikannya ke Forum. Karena informasi tentang GTT/PTT Sekolah Negeri yang benar adalah dari Forum GTT/PTT Sekolah Negeri kita sendiri.
Tetap semangat dalam forum.
.

Kegiatan Minggu Ini

2009-03-19T10:32:00.004+07:00

Pada Minggu ke 3 Bulan Maret 2009 ini ada beberapa kegiatan :
1. Audiensi dan penyampaian data GTT/PTT Sekolah Negeri Kabupaten Sleman ke BKD Sleman yang rencananya dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2009 kemaren ditunda dan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009. Hal ini dikarenakan pada saat Tim menghubungi via telepon, ternyata BKD Sleman memberikan waktu bertemu pada hari Senin tersebut.
2. Penyampaian Data GTT/PTT Sekolah Negeri Kab. Sleman ke BKD Propinsi akan tetap dilaksanakan sesuai perjanjian dengan BKD Propinsi pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009.
3. Rapat pengurus FTHSNI Kab. Sleman dan perwakilan korcam dilaksanakan pada
Hari : Jum'at
tanggal : 20 Maret 2009.
Pukul : 13.30 WIB.
Tempat : Bapak Tukiran (Ketua Korcam Seyegan)
Alamat : Mriyan, Margomulyo, Seyegan.
Acara : Informasi dan tindak lanjut hasil pertemuan di Jakarta tanggal 12 - 14 Maret 2009 yang lalu.

Lokasi : dari Perempatan Pasar Cebongan, ke arah barat terus belok kiri/selatan. Sampai ke pertigaan pohon beringin belok ke kanan/barat. Ikuti ke barat terus sampai STM Seyegan terus belok kanan. Ikuti jalan beraspal terus sampai belok kiri masuk desa Margomulyo. Setelah SD Margomulyo diselatan jalan, ada gang (bukan jalan besar) arah ke utara/kanan kira-kira 50 meter.

PP Perubahan PP 48 dan 43

2009-03-17T06:02:00.002+07:00

Informasi yang benar mengenai PP Perubahan PP48 dan 43 berkenaan dengan banyak beredarnya informasi bahwa PP perubahan tersebut sudah ditanda-tangani.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tasdik Kinanto (Sesmen Pan) pada pertemuan di Jakarta tanggal 13 Maret 2009 , bahwa draft perubahan PP 48 dan 43 tersebut masih banyak coretan-coretan yang tidak mungkin disahkan. Masih banyak pasal yang harus dibenahi. Namun terbitnya PP tersebut akan segera dilaksanakan entah dalam bentuk PP perubahan atau PP baru.
Yang harus terlaksana sebelum Pemilu adalah adanya perintah tertulis BKN kepada BKD ataupun Dinas Pendidikan dalam bentuk apapun untuk segera mengadakan Pendataan Ulang terhadap GTT/PTT seluruh Indonesia sehubungan dengan pengangkatan CPNS. Dengan bekal ini sudah jelas dan pasti mengiring terbitnya PP tentang GTT/PTT non APBD/APBN.
Pendataan Pegawai yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kab Sleman beberapa minggu yang lalu bukan bertujuan untuk pemetaan GTT/PTT dalam rangka pengangkatan menjadi CPNS. Namun kita berharap dengan selesainya pendataan tersebut, akan mempercepat pelaksanaan pendataan di Sleman pada saat perintah pendataan secara tertulis untuk pengangkatan CPNS dari BKN sudah disampaikan ke BKD.
Dengan adanya database yang telah disampaikan ke Forum beberapa waktu yang lalu, FTHSNI Kab. Sleman tidak akan bersantai. Penyampaian database kepada forum tersebut belum berarti apa-apa terhadap kejelasan status kepegawaian kita. Apalagi database kabupaten Sleman ternyata belum disampaikan ke BKN, sedangkan database kabupaten lain sudah beberapa waktu yang lalu sampai di BKN.

Bagaimana dengan logo ini?

2009-03-16T23:26:00.004+07:00

Setelah mencoba, ini hasil realisasi sketsa yang diminta :

Atau

Cuplikan Hasil Jakarta

2009-03-16T20:02:00.005+07:00

Setelah perwakilan FTHSNI kembali daerah masing-masing, maka langkah yang harus segera dilaksanakan DPC FTHSNI adalah menyampaikan database ke BKD Kabupaten, BKD Propinsi, BKN dan Deputi DSM. Data yang disampaikan ke BKN walaupun bukan sebagai data pokok dalam pengangkatan, namun data yang dikirimkan ke BKN tersebut menjadi data kontrol dengan tujuan jangan sampai terjadi penggelembungan data sebagaimana Data Guru Bantu. Artinya, data yang FTHSNI kirimkan itu juga menjadi hal penting dan pokok bagi FTHSNI untuk segera memenuhinya.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka Tim kecil Database mengadakan koordinasi di Rumah Bapak Sigit Budianto Hari Senin, 16 Maret 2009 pukul 19.00 WIB. Penyampaian data ke BKD Sleman rencana dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2009. Penyampaian Data ke BKD Propinsi akan dilaksanakan pada hari Jum'at 20 Maret 2009, karena Bapak Beny BKD Propinsi menyediakan waktu untuk menerima perwakilan FTHSNI hari tersebut pukul 09.00 WIB.
Adapun hasil pertemuan di Jakarta tanggal 13 Maret 2009 bisa klik disini untuk membaca langsung. Atau klik sini untuk download dalam pdf.

Kapan ya berita ini?

2009-03-13T10:51:00.002+07:00

Menpan memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala BKD propinsi

Dalam kesempatan ini Menpan menjelaskan akan Komitmen Pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS s/d 2009 diprioritaskan dari tenaga pelayanan dasar

Selengkapnya klik BKN.GO.ID

Mohon Dukungan

2009-03-12T05:02:00.004+07:00

Rekan-rekan seperjuangan.
Besok pagi (12 Maret 2009) Seluruh perwakilan DPC FTHSNI diundang sekretariat Menpan untuk bertemu dengan Menpan dan Presiden RI.
Kita yang tidak bisa ikut ke sana diminta doa dan dukungannya.
Semoga pernyataan pimpinan negara kita tidak hanya janji politis semata.
Semoga janji kesekretariatan Menpan untuk menyelesaikan draft perubahan PP 48 bulan Maret 2009 ini segera diwujudkan.
Sehingga kita tidak perlu lagi mengorbankan waktu untuk selalu mengingatkan beliau ke Jakarta.
Semoga draft perubahan PP 48 dan 43 terwujud secepatnya dan segera diterbitkan.
AAMIIN.

Penundaan Silaturahmi ke Istana Negara

2009-03-08T17:29:00.003+07:00

Pemberitahuan singkat kepada semua pengurus dan anggota FTHSNI Kab. Sleman.
Silaturahmi yang rencana dilaksanakan pada hari Selasa 10 Maret 2009 ditunda, hal ini berkenaan dengan informasi dari DPP pusat bahwa Sekretariat Menpan memberikan waktu dan memfasilitasi Audiensi FTHSNI, FTT Kesehatan, dengan Menpan dan Presiden RI pada tanggal 12 Maret 2009.
Pada rencana audiensi ini akan dibahas draft perubahan PP 48 dan 43. Pada kesempatan ini nanti akan disampaikan aspirasi FTHSNI untuk memasukkan PTT kedalam Draft Perubahan PP.
Namun bukan berarti kegiatan persiapan ke Jakarta juga ditunda, persiapan tetap dilaksanakan. Jika pernyataan kesekretariatan menpan hanya politis, maka secepatnya FTHSNI akan tetap mengadakan silaturahmi ke Istana Negara.

Hasil Rapat FTHSNI Kab. Sleman 6 Maret 2009

2009-03-06T16:47:00.005+07:00

Rapat dimulai pukul 14.30 WIB, mundur 1 jam dari undangan.
Sambutan dari Ketua Umum Sementara FTHSNI Kab. Sleman (Bp. Yohanes Ngadiyana) menyatakan salah satu intinya menyampaikan bahwa dalam penerimaan CPNS tahun 2008, penempatannya akan segera direalisasikan. Oleh karena itu lebih dari ratusan GTT terutama Guru Kelas SD di Kabupaten Sleman akan segera mengalami perubahan. Oleh karenanya selain pribadi GTT, juga FTHSNI Kab. Sleman akan berusaha mengajukan keringanan agar GTT yang akan diganti oleh PNS, mohon untuk tidak diberhentikan begitu saja.

Informasi yang disampaikan Bapak Sigit Budiyanto berkaitan dengan kegiatan yang diwakilinya :
1. Hasil Munas FTHSNI Pusat di Brebes tanggal 22 Februari 2009 adalah terbentuknya pengurus baru sesuai dengan AD/ART FTHSNI
2. Pelaksanaan Munas tersebut berjalan lancar karena didukung sepenuhnya dan dijaga oleh Kepolisian. Bupati Brebes memberikan sambutan dan dukungannya terhadap FTHSNI. Salah satu isinya menyatakan bahwa perjuangan FTHSNI juga merupakan perjuangan pemerintah kabupaten Brebes.
3. Hasil lain adalah menindaklanjuti rencana kegiatan mengikuti jalannya lanjutan rapat gabungan antara Komisi II dan Menpan pada tanggal 2 Maret 2009 dan dilanjutkan ke BKN dengan membawa data GTT/PTT kabupaten Sleman.
4. Lanjutan Rapat Gabungan DPR RI Komisi II dan Menpan yang seharusnya membahas Draft Perubahan PP 48 dan 43, namun karena pada rapat/sidang tersebut membahas kepelikan pemilu 9 April 2009, yakni NTT akan memboikot pemilu karena bersamaan dengan hari adat di NTT. Sampai sore rapat tersebut belum selesai sehingga pembahasan Draft Perubahan tertunda.
5. Menanggapi penundaan rapat Draft Perubahan PP 48 dan 43, pengurus FTHSNI segera mengagendakan kegiatan silaturahmi ke Istana Negara pada tanggal 10 Maret 2009. Oleh karenanya saat itu juga Pengurus segera mengajukan ijin ke Kapolri dan Kapolda untuk mengadakan kegiatan tersebut. Dan ijin sudah dikantongi dengan bukti tertulis.

Dari Bapak Surani (wakil ke Jakarta dari Berbah) menambahkan :
1. Pada tanggal 26 Februari 2009 di Kabupaten Gunung Kidul diadakan pertemuan antara DPRD Kab. Gunungkidul, Pengurus FTHSNI dan Menpan dengan hasil :
- Draft Perubahan PP 48 & 43 untuk mengatur seleksi Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan dan Departemen Agama.
- Tatacara seleksi akan diatur dalam draft tersebut dan direncanakan terbit bulan April.
- Bagi yang tidak lolos seleksi untuk CPNS, akan diberi kesejahteraan lain dalam bentuk UMP.
- Syarat menjadi guru dalam UU Guru&Dosen adalah S1/D4 dan minimal masa bakti 2 tahun. Jika masih menempuh pendidikan, maka harus ada surat keterangan studi.
- Apabila daerah masih membutuhkan tenaga guru dan pegawai disekolah, Pemda langsung mengajukan ke Menpan selama quota dari pusat masih ada.
- BKD seharusnya mempunyai database Tenaga Honorer Sekolah.
Dalam hal terakhir, setelah database revisi dari FTHSNI Kab. Sleman diajukan ke BKD, ternyata BKD telah memungkiri pernyataannya dahulu. Data yang direkap FTHSNI tidak bisa diterima oleh BKD.
Informasi lain dari Bapak Surani, bahwa telah beredar informasi hasil Rapat Gabungan DPR RI dan Menpan tertanggal 3 Februari 2009. Informasi yang ada di dalamnya ini ternyata banyak yang dikurangi dan diganti. Padahal Rapat gabungan adalah tanggal 24 Februari 2009 dan dilanjutkan tanggal 2 Maret 2009 namun tertunda lagi.

Dari korcam Ngaglik, perwakilan menanyakan tentang sampai dimana Draft Perubahan PP 48 dan 43, serta Database rekap FTHSNI Kab Sleman telah sampai BKN apa belum.
Dijawab Bapak Surani, Draft Perubahan dibahas tanggal 24 Feb 09, kemudian rencana dilanjut tanggal 2-3 Maret 09 tetapi tertunda lagi.
Mengenai data rekap FTHSNI, belum sampai ke BKN karena padatnya acara.

Bapak Sih Kadarisman dari Ngemplak menyampaikan :
Perjuangan diutamakan untuk segera mendapat SK Bupati dulu, sehingga anggota segera bisa merasakan hasil perjuangan, untuk berjuang lebih keatas, maka anggota akan lebih antusias.
Bapak Sigit dari Turi menanggapi rencana kegiatan ke Istana Negara tanggal 10 Maret 2009 :
Berangkat ke Jakarta perwakilan saja karena berkenaan dengan dana yang terbatas.

Setelah dibahas, disampaikan bahwa perjuangan tidak hanya di tingkat Kabupaten, tetapi juga di tingkat Pusat. Untuk ke Jakarta, perwakilan per Korcam 3 atau 4 orang dengan iuran per korcam minimal Rp. 400.000,00. Dari hasil kesanggupan per korcam, tercatat dana terkumpul Rp. 6.800.000,00

Pada sesi terakhir, Bapak Drs. Subandi, ketua FTHSNI Pusat menyatakan bahwa Draft Perubahan telah sampai di Kepresidenan.

Mengenai database, silahkan bisa didownload pada artikel sebelumnya.
Kepada anggota berhak membetulkan datanya, terutama yang belum ber TMT dan belum Ber NUPTK.
Rapat diakhiri pukul 17.15 WIB.

Rapat Pengurus FTHSNI Kab. Sleman

2009-03-05T08:32:00.003+07:00

Undangan FTHSNI/FGPTT-SN Kabupaten Sleman.
Diharap hadir pada pertemuan Pengurus FTHSNI Kab. Sleman dan Perwakilan dari Korcam pada
hari : Jum'at
tanggal : 6 Maret 2009
pukul : 13.30 WIB
tempat : SD N Dukuh 1 Tridadi Sleman.
Alamat : Jl. Magelang, Dekat BPD DIY Cabang Sleman.

Pertemuan ini membahas tindak lanjut atas informasi dari Jakarta.

Hasil Rekap Data 2 Maret 2009

2009-03-02T09:03:00.008+07:00

Setelah menunggu sampai dengan hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2009, akhirnya data semua Korcam bisa terkumpul. Setelah direkap, dicetak dalam 2 buku.
Buku 1 : Buku Database B, berisi data GTT/PTT yang sudah masuk Database 2005 kemudian disambung dengan data GTT/PTT yang ber TMT 2005 dan sebelumnya.
Buku 2 : Buku Database C, berisi data GTT/PTT yang ber TMT 2006 s/d 2009. Disambung dengan data GTT/PTT yang tidak mencantumkan TMT nya.
Cetakan dalam 2 Buku tersebut digandakan. Pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009, perwakilan dari Pengurus ada yang ke Jakarta dengan membawa buku tersebut dan akan diserahkan ke BKN. Pengurus yang bertugas di Database, akan beraudiensi dengan BKD dan menyerahkan Buku B dan C hasil rekap Forum, yang rencananya akan dilaksanakan hari Rabu, 4 Maret 2009.
Adapun data GTT/PTT yang masuk dalam Buku, bisa diklik Link berikut :
1. Rekap Data
2. Database B
3. Database C
4. Data GTT/PTT tidak mencantumkan TMT

Ada sedikit hal-hal yang mungkin lucu.
Data yang kami terima ada yang tercatat lahir tahun 1078 (he..he.. 1978 kali ya?)
Ada pula yang tercatat lahir tanggal 17/19/1977 dan ada yang tercatat lahir tanggal 31/02/19... (bingung mo Ulang tahun nih!)

Demikian laporan akhir dari pengurus yang bertugas di DATABASE.

Hasil Rekap Data GTT/PTT

2009-02-27T08:45:00.010+07:00

Sampai hari ini, Jum'at tanggal 27 Februari 2009 pukul 08.00 WIB, data GTT / PTT Kabupaten sudah terkumpul 16 Korcam. Tinggal 1 korcam yang belum masuk yakni Korcam Ngaglik.
Data dibagi dalam Database B (Berisi data GTT/PTT yang sudah masuk Database 2005 Sleman dan tambahan yang belum masuk ber TMT th 2005 dan sebelumnya). Database C (Berisi data GTT/PTT yang ber TMT setelah 2005).
Adapun data GTT/PTT yang tidak ada TMTnya maka dibuat dalam buku sendiri. Korcam Depok telah menyampaikan kembali data GTT/PTT yang mencantumkan TMT. Hanya beberapa data yang tidak tercantum TMTnya.
Berikut data rekapan :

Untuk melihat data sementara tersebut, klik link :
Database B
Database C
Database tanpa TMT

Namun untuk sementara data tersebut belum dinyatakan fix.

Hasil Edit Sementara Data GTT/PTT

2009-02-25T08:21:00.003+07:00

Sampai dengan pagi ini, 25 Februari 2009 pukul 8.00 WIB, Data GTT dan PTT Sekolah Negeri Kabupaten Sleman yang masuk baru 14 Korcam. Korcam yang belum terkumpul adalah Korcam Ngaglik, Korcam Pakem (masih di pak Fadli) dan Korcam Berbah.
Dalam editorial, dalah hal ini tidak ada pengubahan data (kecuali ada kontak dari person GTT/PTT sendiri, misal jabatan, unit kerja dll) ada beberapa kendala. Editorial hanya berkutat pada penempatan data saja, disamakan sajian informasi dalam tabelnya.
Kendala yang ada :
1. Data GTT/PTT tidak dilengkapi dengan TMT (ini vital, jika tidak dilengkapi dengan TMT maka kesulitan dalam penempatan ke Database B atau Database C.) Editor tidak berani mengambil resiko dalam penempatan ini. Sehingga bagi GTT/PTT yang tidak ada TMT nya akan dibukukan sendiri. Paling banyak data seperti ini adalah dari Korcam Depok.
2. Tidak mencantumkan Jabatan, GTT atau PTT.
3. Menuliskan data di 2 Unit kerja. Ini kebanyakan person GTT/PTT SD Negeri. Resiko bisa tidak diakui datanya oleh dinas, sebagaimana NUPTK. Setelah dicek, person yang mencantumkan data di 2 Unit kerja, NUPTK ditolak.

Sehubungan dengan masalah tersebut, jika dalam Database 2005 dari BKD namanya tercantum, maka akan tetap dicantumkan dalam Database B dan akan disesuaikan datanya.

Sedikit mencuplik hasil dari MUNASLUB DPP FTHSNI di Brebes, tanggal 22-23 Feb 2009 dengan hasil diantaranya Pembentukan kepengurusan DPP periode 2009/2010. Ketua umum Drs. Subandi dari Yogyakarta.
Sedangkan setelah Munaslub DPP, ketua DPP FTHSNI mengadakan koordinasi dengan DPR RI memantapkan hasil musyawarah DPR RI, Pemerintah dan FTHSNI tanggal 3 Februari 2009 untuk segera menyelesaikan permasalahan GTT/PTT Sekolah Negeri Indonesia.

Hasil Sementara Rekap Data GTT/PTT

2009-02-21T07:35:00.004+07:00

Sampai dengan pagi ini, Sabtu tanggal 21 Februari 2009 pukul 07.00 WIB, rekap data GTT/PTT Kabupaten Sleman telah masuk 12 Korcam dan siap cetak. Dua (2) korcam masih ditempat pak Fadli (Depok).
1. Korcam Moyudan
2. Korcam Godean
3. Korcam Minggir
4. Korcam Gamping

5. Korcam Sleman
6. Korcam Tempel
7. Korcam Turi

8. Korcam Prambanan
9. Korcam Kalasan
10. Korcam Ngemplak
11. Korcam Depok
12. Korcam Cangkringan

Adapun 2 korcam yang masih ada di tempat pak Fadli adalah korcam Pakem dan Korcam Berbah.
Korcam yang belum mengumpulkan adalah Korcam Seyegan, Korcam Mlati, dan Korcam Ngaglik.

Hasil Pertemuan 20 Februari 2009

2009-02-20T17:49:00.005+07:00

Pertemuan yang diadakan Pengurus Harian DPC Kabupaten Sleman dengan perwakilan dari 17 pengurus Korcam se Kabupaten Sleman yang dilaksanakan di SD Negeri Sinduadi 1 diakhiri pukul 16.30 WIB.

Hasil dari Musyawarah adalah sebagai berikut :
(1). Penyampaian Informasi tentang Munaslub DPP.
Munaslub yang diadakan di Brebes tanggal 14 Februari 2009 tidak gagal, tetapi ditunda karena adanya kesalahpahaman Polisi sebagai penanggungjawab keamanan negara terhadap peserta Munaslub. Kesalahpahaman polisi terjadi karena adanya surat pemberitahuan dari Ibu Ani tentang pelaksana Munaslub. Namun setelah disampaikan bukti-bukti dan penjelasan, maka segala biaya ditanggung Kepolisian untuk mengadakan Munaslub pada tanggal 22 - 23 Februari 2009 di tempat yang sama. Untuk itu Bapak Sigit Budiyanto dan Bapak Surani akan menjadi Utusan dari Yogyakarta.
(2). Setelah diadakan munaslub tanggal 22-23 Feb 2009, Pengurus DPP yang terbentuk akan mengadakan silaturahmi dengan Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dengan harapan segera diterbitkannya Payung Hukum untuk GTT dan PTT menyusul ditandatanganinya PP 74.
(3). Sehubungan dengan banyaknya kegiatan DPC dalam perjuangan dan menipisnya kas DPC, maka iuran anggota diaktifkan kembali per Maret 2009.
(4). Database B revisi dan Database C masih dalam proses rekap dari masing-masing Korcam. Pada saat Pertemuan ini, baru 11 korcam yang sudah siap. Korcam yang belum mengirimkan database GTT dan PTT sekolah negeri (tanpa pilih-pilih orangnya) untuk segera mengirimkan ke Bpk. Fadli (Korcam Depok) atau Bapak Riyadi (Korcam Gamping). Bisa juga dikirim via email ke riyadi11@gmail.com
(5) Penyampaian informasi tentang pergantian Ketua Umum DPC Kab. Sleman. Ketua Umum FGPTT Kabupaten Sleman sekarang dijabat sementara oleh Bapak Yohanes, karena Bapak Sigit Aryanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum.
(6) Rencana pengubahan nama dari FTHSNI menjadi FGPTT dikarenakan image tenaga honorer adalah guru bantu.

Mohon bantuan dana dan doa dari semua anggota FTHSNI.

Akankah Kebebasan untuk FGPTT tidak ada?

2009-02-20T08:11:00.000+07:00

Bukan kebebasan mutlak yang dimaksud. Namun kebebasan disini adalah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat dan berkumpul.
Hal ini menjadi pertanyaan besar buat saya, mungkin juga kita semua, setelah mengalami hal-hal yang diluar dugaan kita.
Ada kawan yang diminta tanda-tangan bermeterai 6000 untuk tidak mengikuti kegiatan FGPTT dan membawa nama sekolahnya, jika melanggar maka akan dikeluarkan dari sekolah. Bukankah menjadi anggota FGPTT SN atau FTHSNI karena memang bekerja di instansi sekolah negeri? Ada apa ini? Apakah Forum ini salah?
Ada kawan yang diberi penjelasan agar tidak mengikuti kegiatan-kegiatan FTHSNI karena nanti akan diangkat juga. Apakah selama rakyat tidak mempertanyakan, pemerintah bergerak? Polisi saja melihat kemungkaran, kalau tidak mendapat laporan warga jarang melakukan tindakan.
Ada kawan yang dipanggil pimpinan dan diminta mengundurkan diri dari FTHSNI setelah terjadi beberapa kali Audiensi dengan DPRD Sleman. Dengan alasan demi kebaikan semua. Surat pengunduran diri dibuat dan dibubuhi meterai dan bertuliskan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kalau ditelusur, yang kalah ya jelas yang buat pernyataan.
Kalau difikir lagi, dengan logika dan dengan hati nurani. Akankan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat itu hanya menjadi Undang-undang saja??

Pertemuan pengurus Korcam dan DPC

2009-02-20T06:57:00.000+07:00

Pertemuan pengurus harian DPC dan perwakilan korcam 3 orang pengurus harian juga akan diadakan hari ini, Jum'at tanggal 20 Februari 2008 pukul 13.00 WIB.
Tempat : SD Negeri Sinduadi 1 Mlati
Agenda : Penyampaian informasi hasil kegiatan Pengurus DPC Kabupaten Sleman.
Lokasi SD : Jalan Magelang Km 6 (Pas selokan mataram, ke timur kira-kira 150 meter)

Selamat Datang

2009-02-19T18:23:00.001+07:00

Selamat datang di blog FTHSNI Kabupaten Sleman.
Blog ini baru dibuat tersendiri, setelah beberapa waktu lalu segala informasi kegiatan FTHSNI kabupaten Sleman (Masih sering menggunakan kata FGPTT SN) dicantumkan di riwuds.wordpress.com dan sdnolobangsan.blogspot.com
Untuk itu mohon mahaf atas keterlambatannya.
Informasi-informasi sebelumnya silahkan klik riwuds.wordpress.com dan sdnolobangsan.blogspot.com
Terima kasih.
Tetap semangat dalam forum.