PENGUMUMAN CPNS 2009 SLEMAN

Bagi yang berminat dan memang ada formasinya, silahkan klik disini untuk melihat pengumuman, jadwal, formasi, Pendaftaran ONLINE serta hal-hal yang berkaitan dengan Seleksi Penerimaan CPNSD Sleman.

Baca Selengkapnya ....

Musyawarah Daerah PHSNI Kabupaten Sleman

Musyawarah Daerah 1 PHSNI dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009. Bertempat di Gedung Olahraga Kabupaten Sleman, sebelah barat Lapangan Denggung Sleman.
Acara dimulai pukul 13.30 WIB, diakhiri pukul 16.30 WIB. Agenda pokok adalah pemilihan Pengurus Harian PHSNI Kabupaten Sleman.
Musyawarah Daerah ini sebenarnya sudah 2 kali diadakan. Namun Musda 27 Oktober ini diambil sebagai Musda Pertama untuk PHSNI.
Hadir dalam Musda sebagai tamu undangan adalah Kadinas Kabupaten Sleman (Sekaligus mewakili Pjs Bupati Sleman), Anggota DPRD Kabupaten Sleman (Mewakili Ketua DPRD); Perwakilan dari BKD Kabupaten Sleman, Perwakilan dari Kepolisian setempat.
Peserta yang hadir kurang lebih 300 orang GTT/PTT dari 15 Kecamatan yang hadir.


Sesi pertama Musda adalah pembukaan dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Apresiasi dari perwakilan honorer oleh Bapak Muhammad Fadly dari Korcam Depok. Memberikan dorongan semangat kepada kawan-kawan honorer. Mendiskripsikan perbedaan status kepegawaian antara PNS dengan Honorer. Selanjutnya berapresiasi dengan mengajukan 4 tuntutan kepada Jajaran Dinas Kabupaten Sleman sebagai berikut :
1. Menuntut untuk diberikan kesejahteraan baik berupa Insentif / Gaji / atau sejenisnya sesuai dengan upah minimum regional dan diberikan perbulan.


2. Menuntut untuk tidak mengangkat CPNS Umum, sebelum menyelesaikan atau mengangkat CPNS yang berasal dari GTT dan PTT Sekolah Negeri.
3. Menuntut segera Mengesahkan PERDA PENDIDIKAN dengan mengutamakan kesejahteraan bagi GTT dan PTT di Lingkungan Sekolah Negeri.
4. Menuntut untuk mengikut sertakan kami dalam berbagai diklat yang dilaksanakan pemerintah daerah serta mengikut sertakan kami dalam Sertifikasi.

Acara dilanjutkan sambutan-sambutan dari Tamu undangan. Sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kabupaten Sleman sekaligus mewakili Pjs Bupati Sleman, menanggapi 4 tuntutan yang diajukan dalam apresiasi.
1. Pemerintah kabupaten sleman telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi honorer dari tahun ke tahun, dari APBD Sleman mulai Rp. 50.000,00/bulan sampai sekarang sudah menjadi Rp. 200.000,00/bln. Dari APBD Propinsi dan APBN. Sebenarnya sumbernya adalah sama namun pembagiannya menurut kewenangan masing-masing. Dinas Kabupaten Sleman telah berusaha mewujudkan UMR. Namun masalah diberikan per bulan, Ibu Kadinas tidak bisa memastikan.
2. Inti tanggapan, selama tidak ada Perubahan PP 48 / 43 atau terbitnya PP baru, maka Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pengesahan Perda Pendidikan mengalami banyak permasalahan. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa berbuat banyak karena sudah diatur teknis-teknis dari segala Perda.
4. Meminta maaf atas tidak terakomodasinya Honorer Sekolah Negeri untuk ikut sertifikasi. Namun Ibu Kadinas berharap dengan adanya 4 kali perubahan tambahan peraturan Sertifikasi selama 4 tahun ini, aspirasi GTT Sekolah Negeri akan diakomodir dalam perubahan Peraturan Sertifikasi selanjutnya.

Pesan yang disampaikan, GTT/PTT adalah pekerja professional, oleh karena itu Ibu Kadinas berharap agar GTT/PTT bisa bekerja secara professional, jauh dari urusan politik. Juga berharap dalam musda ini menghasilkan agenda-agenda untuk meningkatkan profesionalisme GTT/PTT.
Jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman bersedia berjuang bersama Honorer untuk meningkatkan kesejahteraan.

Isi sambutan dari Perwakilan Ketua DPRD, dan tamu undangan lain tidak jauh berbeda. Menyikapi positif perjuangan honorer untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Acara penyampaian hardcopy Tuntutan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman.


Pada Sesi kedua Musda, pemilihan pengurus harian PHSNI Kabupaten Sleman dengan cara aklamasi. Dua perwakilan masing-masing korcam berkumpul untuk memilih 6 orang pengurus harian sesuai dengan jabatan yang diajukan. Hasil aklamasi perwakilan masing-masing korcam dihasilkan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua Umum : Sigit Budiyanto (Godean)
Wakil Ketua : Sarjono (Sleman)

Sekretaris I : Muhammad Fadly (Depok)
Sekretaris II : Riyadi (Gamping)

Bendahara I : Kantun Lestari (Sleman)
Bendahara II : Sri Suprapti (Depok)

Untuk selanjutnya Ketua Umum bertanggungjawab untuk segera melengkapi kepengurusan PHSNI Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pertamanya, didampingi Ketua DPP PHSNI yang hadir dalam Musda (Bpk Subandi dari Yogyakarta) menyampaikan bahwa Jabatan bukanlah kebanggaan, namun jabatan ini adalah amanah yang Insya Allah akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Disampaikan pula agenda terdekat adalah bersama DPP PHSNI akan mengadakan silaturahmi dengan DPR RI pada tanggal 9 Nopember 2009 dan ke Menpan RI pada tanggal 23 Nopember 2009.
Agenda utama adalah Menagih Janji diselesaikannya PP Honorer Sekolah Negeri.

Baca Selengkapnya ....

Rapat koordinasi PHSNI Kab Sleman 9 Oktober 2009

Hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 bertempat di rumah Bapak Sigit Budianto (Godean) diadakan rapat koordinasi PHSNI Kabupaten Sleman.
Hadir dalam rapat sejumlah 17 orang mewakili beberapa korcam.
Rapat dilaksanakan pada pukul 19.30 - 21.00 WIB.

Agenda dalam rapat terdiri dari :

1. Persiapan Musyda Musyawarah Daerah untuk penyegaran kembali Kepengurusan PHSNI Kabupaten Sleman. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang memperlihatkan kerenggangan kepengurusan forum.
Direncanakan Musyawarah daerah dilaksanakan pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 23 Oktober 2009
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman
Agenda : LPJ Kepengurusan PHSNI, Penyegaran Pengurus PHSNI, Program Kerja


Rencana Undangan sebanyak 350 orang
Biaya kegiatan diperoleh dari iuran anggota.

Rapat koordinasi selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 pukul 15.30 WIB bertempat di Rumah Ibu Kantun Lestari.



2. Rencana Kegiatan yang mendesak
Beberapa kegiatan mendesak berkaitan dengan nasib Honorer Sekolah Negeri :
a. RPP yang dijanjikan pemerintah berkaitan dengan penggantian anggota dewan (DPR RI).
Jika kita sebagai Honorer hanya tinggal diam untuk menunggu, maka RPP yang dijanjikan tidak segera dibahas kembali oleh wakil kita yang baru. Oleh karenanya, pengurus baik daerah maupun pusat akan segera mengadakan koordinasi guna "ngaruhke" ke Dewan Pusat.

b. Rakornas DPP PHSNI dalam persiapan ke Jakarta
Rapat koordinas DPP PHSNI semula direncanakan akhir bulan September 2009, namun mundur tanggal 11 Oktober 2009.
Namun berkenaan dengan adanya kegiatan yang bersamaan, maka rapat diudur kembali pada tanggal 25 Oktober 2009 bertempat Malang, Jawa Timur.

c. Database PHSNI Kabupaten Sleman di Propinsi DIY yang belum dikirim ke Jakarta.
Hasil kroscek keberadaan database honorer DIY khususnya Kabupaten Sleman, ternyata sampai saat ini belum dikirimkan ke Jakarta. Alasan awal pada saat ditanyakan karena menunggu data dari RSUD Sleman, namun setelah database dari RSUD Sleman sudah masuk tetap belum dikirimkan ke Jakarta. Oleh karena itu, perwakilan PHSNI pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 akan datang ke BKD Propinsi guna menanyakan hal tersebut.

d. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Sleman.
Beberapa rencana langkah akan kita gunakan guna memperoleh pengakuan, perlindungan dan kenyamanan kerja dengan cara berkoordinasi dengan wakil kita di dewan daerah.
Hal ini sudah terlihat dengan adanya peraturan pencairan dana insentif (yang telah diubah menjadi dana bantuan kegiatan pendidikan) yang bersyarat mengumpulkan RPP dan Program Pelaksanaan Harian (GTT) dan Program Pelaksanaan Harian (PTT) dengan dasar Tahun Anggaran.

Berkenaan dengan Dana Bantuan Kegiatan Pendidikan dan pemenuhan persyaratannya, kami mohon anggota menanggapi agar bisa kami kumpulkan untuk kami sampaikan pada saat koordinasi dengan dewan.

Baca Selengkapnya ....

Peraturan Menteri 2008 Untuk Tenaga Kependidikan

Bagi rekan-rekan Tenaga Kependidikan (PTT) ni saya sampaikan Peraturan Menteri tentang Standar Tenaga Administrasi bagi Sekolah baik setingkat SD, SMP maupun SMK.
Bagi rekan-rekan PTT silahkan pelajari peraturan ini ya.

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2008
tentang Standar Tenaga Administrasi

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 25 tahun 2008
tentang Kepala dan Tenaga Perpustakaan

Tentang Dinas Pendidikan kita sudah menerapkan atau belum itu kita belum tahu.

Baca Selengkapnya ....