Insentif Sudah Turun

Walaupun mundur dari tanggal yang dijanjikan, namun Insentif dari APBD 1 Propinsi DIY telah cair pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2009, Sebesar Rp. 100.000,00 per bulan. Insentif yang cair periode Januari - Oktober 2009 (10 bulan).

Tunjangan Fungsional dari Pusat Jakarta ternyata juga telah cair, sebanyak SPJ yang telah ditanda tangani Honorer penerima. Walaupun tanpa pemberitahuan, terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah menyampaikan hak kami.
Semoga kekurangan insentif yang akan datang bisa kami terima tepat pada waktunya.
.
.
.

Baca Selengkapnya ....

Hasil Jakarta 18 Nopember 2009

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

RABU, 18 NOVEMBER 2009

1. Terhadap penyelesaian pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
(a) Disepakati untuk penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Seleksi dan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS akan di Konsultasikan dengan Komisi dan Kementerian Terkait, dan disepakati dibentuk Tim Kecil antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.
(b) Meminta kepada MenPan dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun skala prioritas penuntasan Tenaga Honorer yang meliputi:
(1) Tenaga Honorer Teranulir
(2) Tenaga Honorer Guru/Non Guru
(3) Tenaga Honorer yang penghasilan pokoknya berasal dari APBN/APBD dan Non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah.

2. Dalam rangka mengatasi hambatan dan pemecahan masalah terhadap Reformasi Birokrasi perlu disusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi secara utuh dan komprehensif. Oleh karena itu komisi II DPR-RI mendesak MenPan dan Reformasi Birokrasi segera menyelesaikan rancangan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi yang meliputi Reformasi Birokrasi Instansional, Reformasi Birokrasi Nasional, Reformasi Kerangka Regulasi Nasional dan secara khusus akan dibahas dalam rapat kerja mendatang.



3. Dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi Komisi II DPR-RI dan MenPan dan Reformasi Birokrasi sepakat untuk mengusulkan menjadi PROLEGNAS dan akan membahas bersama 7 (tujuh) RUU selama periode 1-5 tahun kedepan aitu, RUU tentang Administrasi Pemerintah, RUU tentang Etika Penyelenggara Negara, RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional (Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan), RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, RUU tentang Kepegawaian Negara (Sumber Daya Aparatur Negara), RUU tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.
.
.

Baca Selengkapnya ....

Rapat Pengurus 1 Nopember 09 dan Informasi untuk Honorer

Hari Ahad, tanggal 1 Nopember 2009 pukul 15.30 s.d. 17.30 WIB.
Bertempat di Rumah Bapak Sigit Budianto Godean.
Rapat membahas :
1.Pelengkapan Pengurus PHSNI Kab. Sleman.
2.Usulan langkah kerja Pengurus
3.Informasi Hasil Action

Kepengurusan yang ditambahkan antara lain :
Penasihat, Ketua II, Sekretaris II, Bendahara II, Humas, Seksi Dana dan Usaha, Seksi Aksi/Kegiatan, Seksi Lobby.

Usulan langkah kerja :
1.Pemberian SK Kepengurusan tingkat Kabupaten dengan harapan benar-benar bersedia memperjuangkan nasib honorer.
2.Pemberian Surat Tugas resmi kepada perwakilan yang menghadap ke DInas atau Pemerintah. Dengan harapan tidak lagi terjadi action individual yang akhirnya membuat citra PHSNI jelek dimata pemerintah.

3.Mengadakan pendekatan terhadap Dinas Pendidikan berkaitan dengan persyaratan RPP dan Program Harian untuk mencairkan Insentif.
4.Membuat komunikasi Vertikal dan Horizontal yang baik, sehingga aliran informasi tidak berbeda-beda yang bisa membingungkan rekan-rekan honorer.
5.Berkenaan dengan nasib di Sekolah, Kepengurusan yang baru akan berjuang untuk kejelasan Nasib kawan-kawan di Sekolah Negeri agar semaksimal mungkin tidak terjadi PHK.




Informasi Hasil Action :
1. Setelah diadakan pendekatan dan kroscek, Insetif APBD I dari Propinsi DIY dijanjikan oleh penanggungjawab keuangan kabupaten Bapak Samidi akan dicairkan melalui rekening BPD pada tanggal 4 Nopember 2009. Jika pada tanggal tersebut tidak dicairkan, maka pengurus akan mengkroscek lagi ke Kabupaten.
2. Kepengurusan Kabupaten akan diinformasikan ke masing-masing Korcam. Dengan harapan kepengurusan korcam segera dibenahi juga agar semangat perjuangan tidak surut.
3. PHSNI adalah organisasi perjuangan. Akte Notaris sudah didapatkan.

Baca Selengkapnya ....